Kompas.com - 12/01/2016, 15:52 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas Presiden Joko Widodo masih tertinggi dibandingkan tokoh lainnya. Hal itu berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengatakan, sebanyak 21,4 persen responden memilih Jokowi jika kembali pilpres dilakukan saat ini.

"Ternyata, belum ada alternatif atas kepemimpinan Jokowi. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden masih tinggi," ujar Djayadi di Kantor SMRC, Selasa (12/1/2016).

Berdasarkan survei SMRC, nama Jokowi masih "ditempel" Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, rivalnya dalam Pilpres 2014.

Responden yang memilih Prabowo sebagai presiden sebanyak 11,8 persen. Sementara itu, di tempat ketiga, ada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan elektabilitas 3,2 persen.

Selebihnya, ada sejumlah nama, seperti Harry Tanoesoedibjo, Aburizal Bakrie, Ridwan Kamil, dan beberapa nama lainnya.

Djayadi mengatakan, rupanya masyarakat belum bisa lepas dari pertarungan Pilpres 2014 saat Jokowi dan Prabowo "berduel".

"Tetapi, jarak pendukung Jokowi dan Prabowo ini membesar. Artinya, yang mendukung Presiden sekarang lebih banyak dibanding 2014," kata Djayadi.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa Jokowi masih berpeluang besar untuk menang pada Pilpres 2019.

"Sepanjang lawannya masih elite lama, Jokowi masih 'ongkang-ongkang kaki' di 2019," kata Burhanuddin.

Survei SMRC dilakukan pada Desember 2015. Responden sebanyak 1.220 orang dipilih secara random dari seluruh warga Indonesia berusia di atas 17 tahun.

Sementara itu, margin of error dari survei ini sebesar 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

Nasional
Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Nasional
Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

Nasional
Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Nasional
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.