Pasal 158 UU Pilkada Dinilai Jadi Penghalang Penegakan Keadilan

Kompas.com - 09/01/2016, 09:06 WIB
Ketua Komisi II DPR Rambay Karul Zaman menyerahkan menyerahkan pandangan akhir Komisi II saat rapat paripurna di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (17/20/2015). Pada paripurna tersebut, DPR mengesahkan revisi UU Pemilihan Kepala Daerah dan UU Pemerintah Daerah. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKetua Komisi II DPR Rambay Karul Zaman menyerahkan menyerahkan pandangan akhir Komisi II saat rapat paripurna di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (17/20/2015). Pada paripurna tersebut, DPR mengesahkan revisi UU Pemilihan Kepala Daerah dan UU Pemerintah Daerah.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Gerakan Anti-kejahatan Pilkada (Gerak Pilkada) Isla Ramli menilai, Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada telah menjadi tembok penghalang penegakan keadilan.

Sebab, pasal tersebut mengatur mengenai batasan minimal selisih suara pasangan calon kepala daerah untuk bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Menjadi tidak relevan untuk bicara menang kalah, mempermasalahkan selisih suara apabila hal tersebut terjadi karena kecurangan bahkan kejahatan pilkada baik yang dilakukan peserta, penyelenggara, pengawas maupun pihak lainnya," kata Isra, Jumat (8/1/2016).

Isra mengatakan, meski telah berlangsung dengan lancar, pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu menyisakan sejumlah problematika yang serius.

Banyak kecurangan bahkan kejahatan pilkada, seperti ketidaknetralan aparat sipil negara, penyelenggara dan pengawas, politik uang yang massif, penggunaan dana APBD seperti dana bansos, dan rendahnya partisipasi pemilih.

Hal ini menyebabkan integritas pilkada menjadi sangat lemah. Namun, upaya menegakkan integritas pilkada mengalami kebuntuan karena Pasal 158 UU Pilkada tersebut.

Demi menjaga integritas pilkada, Gerak Pilkada menuntut tiga hal. 

"Pertama, mendesak presiden segera mengeluarakan peraturan pengganti UU untuk mencabut pasal 158," kata dia.

Kedua, Isra meminta Mahkamah Konstitusi menunggu terlebih dahulu perpres tersebut sebelum meneruskan proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada.

"Tuntutan ketiga, meminta DPR segera melakukan revisi UU Pilkada," ucap dia.

Isra menegaskan, persoalan menjaga integritas Pilkada ini sangat penting dan mendesak. Apalagi, berdasarkan catatan MK, terdapat 147 daerah yang mengajukan gugatan ke MK.

"Ini merupakan persoalan nasional yang sangat serius agar disikapi dengan pantas dan oleh para pihak terkait, terutama lembaga kepresidenan, DPR RI, dan MK sebagai penjaga konsititusionalisme," pungkas dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Nasional
Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Nasional
Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Nasional
Djoko Tjandra Kembali Jalani Sidang Kasus Surat Jalan Palsu

Djoko Tjandra Kembali Jalani Sidang Kasus Surat Jalan Palsu

Nasional
365.240 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Janji Pengadaan Vaksin

365.240 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Janji Pengadaan Vaksin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo Dijamu Makan Siang Kajari Jaksel | 28 dan 30 Oktober Cuti Bersama

[POPULER NASIONAL] Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo Dijamu Makan Siang Kajari Jaksel | 28 dan 30 Oktober Cuti Bersama

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Menhan Prabowo dan Proyek 'Food Estate'

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Menhan Prabowo dan Proyek "Food Estate"

Nasional
Setahun Jokowi dan Pidatonya soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Setahun Jokowi dan Pidatonya soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pandemi Covid-19 dan Munculnya Harapan atas Vaksin

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pandemi Covid-19 dan Munculnya Harapan atas Vaksin

Nasional
Ketika Jokowi Berkali-kali Mengatakan Tanpa Beban di Periode Kedua...

Ketika Jokowi Berkali-kali Mengatakan Tanpa Beban di Periode Kedua...

Nasional
Mengenang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin, Setahun yang Lalu...

Mengenang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin, Setahun yang Lalu...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X