Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/01/2016, 03:35 WIB

Oleh: Zuhairi Misrawi

JAKARTA, KOMPAS - Eksekusi mati Sheikh Nimr al-Nimr, tokoh utama Syiah di bagian timur Arab Saudi, berbuntut panjang. Warga Syiah di seantero dunia marah. Massa di Iran membakar kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran dan demo besar-besaran berlangsung di sejumlah negara, yakni di Iran, Irak, Pakistan, India, dan Lebanon.

Iran dan Arab Saudi pun memutus hubungan diplomatik. Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, mengutuk keras eksekusi mati itu karena keputusan Arab Saudi lebih berlatar belakang politik. Tidak ada alasan yang kuat menghukum mati seseorang yang mengkritik pemerintahannya. Karena itu, kata Khamenei, Arab Saudi akan mendapat balasan setimpal.

Meski demikian, Khamenei tak memberikan penjelasan yang jelas perihal balasan yang setimpal tersebut. Secara implisit, Khamenei memberikan sinyal bahwa hubungan dengan Arab Saudi akan makin memburuk di masa mendatang. Fakta di lapangan membuktikan, sikap Khameini bukan isapan jempol, bahkan diamini oleh mayoritas warga Iran yang sejak lama punya catatan khusus terhadap Arab Saudi.

Pasang-surut

Pasca Revolusi 1979, hubungan Iran-Arab Saudi terus memburuk. Perang Iran-Irak pada 1980-an merupakan fakta memburuknya hubungan kedua negara karena Arab Saudi menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mendukung Irak.

Pada 1987, bentrokan saat musim haji di Mekkah yang menewaskan lebih kurang 275 warga Iran telah menyebabkan demonstrasi besar-besaran di Teheran. Mousa'ad al-Ghamdi, diplomat Arab Saudi, tewas dalam peristiwa itu. Pada 1988, Raja Fahd resmi memutus hubungan diplomatik dengan Iran.

Hubungan Iran-Arab Saudi sempat membaik pada masa kepemimpinan Presiden Khatami yang dikenal reformis. Pada 1999, Khatami melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi. Raja Fahd menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Khatami dalam pemilu presiden. Pada 2001, Iran dan Arab Saudi menandatangani pakta keamanan.

Namun, pasca Khatami, politik regional mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jatuhnya Saddam Husein yang mengubah peta politik di Irak, program nuklir Iran, dan musim semi Arab telah memberi warna baru hubungan Iran-Arab Saudi.

Irak pasca invasi Amerika Serikat menuju ekuilibrium baru dengan naiknya penganut Syiah dalam panggung politik Negeri Seribu Satu Malam itu. Iran punya amunisi baru untuk membangun koalisi besar di Timur Tengah. Komunitas Syiah yang sebelumnya ditekan secara politik oleh Saddam Husein menemukan momentum untuk berperan aktif di ranah politik.

Bersamaan dengan itu, Iran semakin gencar memperkuat kekuatan militernya dan mengembangkan nuklir. Tak hanya Arab Saudi yang ketakutan, tetapi juga negara Barat, khususnya AS. Bahkan, AS harus memaksa Iran duduk dalam meja perundingan perihal pengembangan nuklir dengan imbalan mencabut embargo terhadap Iran. Bagaimanapun, Arab Saudi sangat tidak nyaman dengan kesepakatan nuklir antara Iran dan negara-negara Barat, khususnya AS.

Musim semi Arab yang bergelayut di Tunisia dan merambah kawasan di Timur Tengah, seperti Mesir, Yaman, Bahrain, dan Suriah, semakin memperkeruh hubungan Iran-Arab Saudi. Yaman, Bahrain, dan Suriah merupakan tiga negara yang bersentuhan langsung secara politik dengan Arab Saudi dan Iran.

Yaman dan Bahrain adalah dua negara yang berbatasan langsung dan mitra strategis Arab Saudi. Sementara penganut Syiah cukup besar jumlahnya di dua negara tersebut. Bahkan, penganut Syiah di Bahrain merupakan kelompok mayoritas. Meskipun mayoritas penganut Syiah di Yaman bermazhab Zaydiyah, mereka mempunyai hubungan dekat dengan Iran yang bermazhab Jakfariyah.

Sebaliknya, Suriah merupakan mitra strategis Iran, tetapi penduduknya mayoritas Sunni. Hubungan Iran dan Suriah sebenarnya bukan dilandaskan pada sesama Syiah karena umumnya warga Syiah Suriah menganut mazhab Alawiyah.

Faktanya, Iran dan Arab Saudi terlibat dalam perang proksi. Kedua negara tak berperang secara langsung, tetapi menggunakan pihak lain. Semua tahu Arab Saudi menyokong penuh rezim Bahrain dan Yaman, sedangkan Iran menyokong pihak oposisi di Bahrain dan Yaman. Iran juga mendukung penuh rezim Suriah, sedangkan Arab Saudi mensponsori pihak oposisi di Suriah.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com