Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim: Sesama Bus Kota Dilarang Saling Mendahului

Kompas.com - 06/01/2016, 08:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Anang Iskandar mengakui, hubungan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap mengalami pasang surut.

Menurut dia, bukan tak mungkin perseteruan KPK-Polri akan terjadi kembali di masa mendatang.

Untuk menghindari itu, lanjut Anang, kuncinya adalah saling menghormati sesama penegak hukum.

"Ibaratnya, sesama bus kota (KPK-Polri) itu ya dilarang saling mendahului," ujar Anang di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Ia mengatakan, lembaga penegak hukum diharapkan tidak mengusut oknum di lembaga penegak hukum lain. Jika hal itu terjadi, sebaiknya lembaga penegak hukum tersebut menyerahkan penyidikan ke lembaga penegak hukum asal.

"Bisa saja caranya begitu. Toh secara yuridis kan boleh. Pokoknya saya bilang, sesama bus kota dilarang saling mendahului. Kata-kata saya ini sudah bermakna luas," ujar dia.

Anang menambahkan, yang harus dikedepankan saat ini adalah sinergi antarlembaga penegak hukum.

Polri berkomitmen untuk bekerja sama dengan KPK dalam hal pemberantasan korupsi.

"Kami-kami ini (Polri dan KPK), harus sering ketemu. Untuk apa? Ya supaya sinergis," ujar Anang.

Menurut Anang, Pimpinan Polri sudah berkomunikasi dengan pimpinan baru KPK demi terwujudnya sinergisitas dua lembaga.

Salah satu bentuknya adalah dengan melaksanakan joint investigation terhadap satu perkara. Perkara dugaan korupsi di tubuh PT Pelindo II, lanjut Anang, direncanakan dijadikan pilot project joint investigation oleh penyidik Polri dan KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com