Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2015, Ditjen Imigrasi Jaring 1.077 WNA yang Salah Gunakan Izin

Kompas.com - 01/01/2016, 15:36 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan, ada 1.077 orang asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal sepanjang 2015.

Sebanyak 1.077 orang asing itu berhasil dijaring melalui Operasi Bhumi Pura Wibawa. Operasi pengawasan tersebut dilakukan pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia secara serentak pada Mei dan Oktober 2015.

"Persentase terbanyak berasal dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok)," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen ImigrasiHeru Santoso Ananta Yudha, Jumat (1/1/2016).

"Umumnya diduga menyalahgunakan izin tinggal, visa dan overstay," ujar dia.

Hingga November 2015, Heru menambahkan, Ditjen Imigrasi telah melakukan tindakan Pro Justisia terhadap 255 kasus pelanggaran hukum keimigrasian dan 16.531 tindakan administratif.

Sumbang Rp 3,05 triliun

Dari sisi pendapatan negara, Ditjen Imigrasi mendapatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 3,05 triliun. Angka ini lebih rendah dari yang ditargetkan, yaitu Rp 3,318 triliun.

"Realisasi PNBP tahun ini mencapai 91,93 persen dengan pemasukan terbanyak dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan (on arrival), disusul pendapatan dari Surat Perjalanan Republik Indonesia," ucap Heru.

Adapun jumlah izin tinggal yang dikeluarkan Ditjen Imigrasi hingga November 2015 kepada orang asing adalah sejumlah 846 Izin Tinggal Kunjungan, 1.535 Izin Tinggal Terbatas dan 1.022 Izin Tinggal Tetap.

Heru memaparkan, pengawasan orang asing juga bisa dilakukan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Aplikasi tersebut mampu memberikan kemudahan akses bagi pihak pengelola penginapan atau hotel untuk menyampaikan  laporan keberadaan orang asing kepada Kantor Imigrasi setempat.

"Tidak hanya aplikasi pendaftaran, permohonan perpanjangan izin tinggal secara online juga telah diluncurkan," ucap Heru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com