"Masalah hukum terkait skandal papa minta saham suka atau tidak suka berpotensi menggerus suara partai dan menggerogoti citra partai yang memang tengah terpuruk akibat konflik internal," ujar Bambang melalui keterangan tertulisnya, Jumat (1/1/2015).
Kasus tersebut sedikit banyak juga berimbas pada perolehan suara Partai Golkar di Pilkada Serentak 2015.
Bambang menambahkan, kekalahan Partai Golkar di Pilkada Serentak tersebut begitu telak di berbagai daerah sehingga berpotensi menjalar ke pilkada-pilkada serentak berikutnya yang mengancam perol3han kursi DPR pada pemilu 2019, baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Sebab, berbagai survei menunjukan jika pemilu diadakan hari ini, Partai Golkar akan menempati rangking ke-5 dilangkahi Gerindra yang naik menjadi nomor 2. Sementara PDI-P tetap bertengger di nomor satu," kata Bambang.
Ia juga menyinggung penunjukan Setya Novanto sebagai ketua fraksi. Penunjukan Novanto, menurut dia, perlu diantisipasi oleh partai mengingat mantan Ketua DPR tersebut sempat menjadi musuh masyarakat selama proses persidangan di MKD.
Hal yang paling utama harus diantisipasi oleh partai Golkar, kata Bambang, adalah terkait dugaan pemufakatan jahat dalam kasus papa minta saham yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung.
"Pimpinan fraksi adalah simbol partai di parlemen. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tentu wajah partailah langsung ikut tercoreng," imbuh Bambang.
Karena itu, menurut dia, partai Golkar harus segera melakukan langkah-langkah antisipatif dan responsif terhadap dinamika publik. Agar Golkar sebagai partai, tetap mendapat simpati dan tak lagi menjadi musuh publik (public enemy).