MK Dinilai Salah Kaprah soal Syarat Selisih Suara dalam Pengajuan Sengketa Hasil Pilkada

Kompas.com - 01/01/2016, 10:39 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015)
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai ada kesalahan pemahaman oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menafsirkan syarat selisih suara pengajuan permohonan sengketa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU Pilkada).

MK menurunkan ketentuan tersebut dalam Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dan Perselisihan Hasil Pilkada.

Dalam aturan tersebut, Titi memaparkan, salah kaprah terlihat pada Pasal 6 ayat (3) yang menjelaskan bahwa persentase selisih suara dihitung dari suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan suara.

"Rumusan matematika yang keliru dibuat oleh MK dan dituangkan di dalam PMK No 5/2015 telah nyata membuat syarat selisih suara jauh lebih besar dari syarat selisih suara sebenarnya," jelas Titi melalui keterangan tertulisnya, Jumat (1/1/2016).

Menurut dia, selisih suara harus dilihat dari jumlah suara sah pada suatu daerah yang melaksanakan pemilihan. Kemudian, barulah dilihat total suara dari pemenang pemilu.

"Total suara yang diraih oleh pemenang pemilihan ini kemudian dipersentasekan dari total suara sah di daerah pemilihan tersebut," kata Titi.

Langkah yang sama, menurut Titi, dilakukan terhadap peraih suara peringkat kedua. Selisih persentase antara pemenang pemilu dengan yang peserta pemilihan peringkat kedua dan seterusnya inilah kemudian yang menjadi pedoman, apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan atau tidak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mengecam langkah MK yang membuat persyaratan selisih suara dalam pengajuan permohonan sengketa hasil pilkada, keluar dari perintah dan maksud UU 8/2015," ujarnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.