Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahmi Idris Diberhentikan dari Jabatan Dirut, Pelayanan BPJS Kesehatan Tak Terganggu

Kompas.com - 30/12/2015, 21:06 WIB
Kontributor Bandung, Reni Susanti

Penulis

CIMAHI, KOMPAS.com – Fahmi Idris resmi diberhentikan dari jabatan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Rabu (30/12/2015) pagi. Masa jabatannya habis pada 31 Desember 2015.

Namun, Fahmi menjamin tidak ada kevakuman atau kekosongan kepemimpinan di BPJS Kesehatan. Pelayanan pun dipastikan tidak akan terganggu.

"Tadi pagi (saya) diberhentikan, tapi langsung diangkat kembali jadi pelaksana tugas (Plt Dirut BPJS Kesehatan), tidak ada kevakuman,” ujar Fahmi seusai peresmian lima Kantor Cabang BPJS Kesehatan di Cimahi, Rabu (30/12/2015).

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menetapkan empat Keputusan Presiden Nomor 140-143 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Fahmi menjelaskan, jabatan Plt Dirut BPJS Kesehatan akan berlaku hingga direksi definitif terpilih. Dalam proses pembentukan direksi, saat ini tengah menunggu DPR memilih dewan pengurus.

"Jadi sampai kapannya, tanyanya ke DPR, kapan selesai,” ucapnya.

Pihaknya saat ini terus meningkatkan kinerja. Salah satunya dengan mengimbangi pertumbuhan jumlah peserta BPJS Kesehatan dengan jumlah kantor cabang baru yang akan melayani peserta.

Pada 2014, sambung Fahmi, jumlah peserta BPJS Kesehatan sebesar 133,4 juta jiwa. Angka ini naik signifikan per 18 Desember 2015 menjadi 157,39 juta jiwa.

Ia berharap, target seluruh masyarakat Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan berjalan sesuai roadmap pada 1 Januari 2019.

"Ada provinsi-provinsi yang capaiannya bagus. Seperti Aceh yang kepesertaannya sudah mencapai 99 persen. Kalau provinsi lainnya seperti Aceh, maka target 2019 bisa lebih cepat," tuturnya.

Fahmi mengaku tidak memegang data berapa banyak provinsi yang angka kepesertaannya di atas 90 persen.

Namun, kota/kabupaten yang sudah bekerja sama menyatukan sistem sudah mencapai 200 kota/kabupaten.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Jawa Barat, Jenni Wihartini mengatakan, hingga November 2015, jumlah kepesertaan Jabar mencapai 60 persen. Jumlah ini akan terus digenjot sesuai target.

"Kepesertaan di 2015 sudah sesuai target, kecuali yang badan usaha. Masih ada perusahaan yang belum 100 persen mendaftarkan pekerjanya," ucapnya.

Jenni mengingatkan, badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya bisa dikenakan sanksi administratif yang dihitung dari kewajiban yang seharusnya dibayar.

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan, BPJS Kesehatan membuka lima kantor cabang baru di Indonesia secara serentak. Lima kantor cabang itu adalah Cimahi, Ungaran, Sleman, Sidoarjo, dan Gresik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com