Kompas.com - 30/12/2015, 18:29 WIB
Mantan anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Agustus 2013 lalu. KOMPAS/ALIF ICHWANMantan anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Agustus 2013 lalu.
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh sehingga mengurangi vonis menjadi pidana penjara 10 tahun ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Juru bicara MA Suhadi mengungkapkan pada Selasa (29/12/2015) lalu, MA telah memutus Perkara Peninjauan Kembali No.107K/Pid.Sus/2015 atas nama Angelina Patricia Pingkan Sondakh.

Angelina tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 12a jo pasa 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menghukum pemohon dengan pidana penjara 10 tahun denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan," kata juru bicara MA Suhadi melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.

Putusan ini lebih ringan dibandingkan hukuman yang diberikan majelis kasasi MA yakni 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp500 juta ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp12,58 miliar dan 2,35 juta dolar AS (sekitar Rp27,4 miliar). 

Putusan itu jauh lebih berat dibanding putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak membebankan uang pengganti.

Pada PK kali ini, Angie juga mendapat kekurangan uang pengganti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dihukum pula membayar Uang pengganti Rp 2,5 miliar dan 1,2 juta dolar AS, subsider 1 tahun penjara," tambah Suhadi.

PK Angie tersebut diadili oleh Ketua Majelis Hakim Agung Syarifuddin yang juga Ketua Muda MA bidang Pengawasan dengan anggota yaitu hakim agung Andi Samsan Nganro dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi Syamsul Rakan Chaniago.

Pengadilan tingkat pertama pada 10 Januari 2013 memutuskan Angie terbukti menerima suap sebesar Rp2,5 miliar dan 1,2 juta dolar AS dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Namun putusan yang dijatuhkan hanyalah penjara 4,5 tahun dengan denda Rp250 juta berdasarkan pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 September: 248.657 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 6,34 Persen

UPDATE 21 September: 248.657 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 6,34 Persen

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 September: Tambah 6.581, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.002.706

UPDATE 21 September: Tambah 6.581, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.002.706

Nasional
UPDATE: 140.805 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE: 140.805 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Pengangkatan Guru Honorer yang Telah Mengabdi Puluhan Tahun Diusulkan Tanpa Tes

Pengangkatan Guru Honorer yang Telah Mengabdi Puluhan Tahun Diusulkan Tanpa Tes

Nasional
UPDATE: Tambah 3.263 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.195.958

UPDATE: Tambah 3.263 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.195.958

Nasional
Kemenag Optimistis RI Segera Diperbolehkan Kirim Jemaah Umrah

Kemenag Optimistis RI Segera Diperbolehkan Kirim Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Dinilai Tercela jika Abaikan Rekomendasi Ombudsman-Komnas HAM soal TWK KPK

Jokowi Dinilai Tercela jika Abaikan Rekomendasi Ombudsman-Komnas HAM soal TWK KPK

Nasional
Kemenag Minta Jemaah Umrah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19

Kemenag Minta Jemaah Umrah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Atasi 'Overcrowding' Lapas, Pemerintah Diminta Terbitkan Peraturan Pelaksana soal Pidana Alternatif

Atasi "Overcrowding" Lapas, Pemerintah Diminta Terbitkan Peraturan Pelaksana soal Pidana Alternatif

Nasional
RI Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Bermanfaat

RI Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Bermanfaat

Nasional
Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

Nasional
Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

Nasional
Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

Nasional
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.