Meski Tak Capai Target, Penerimaan Pajak Rp 1.000 Triliun Dianggap Luar Biasa

Kompas.com - 28/12/2015, 21:09 WIB
Politisi Golkar Mukhamad Misbakhun, saat ditemui dalam peluncuran buku berjudul Sejumlah Tanya Melawan Lupa, yang berisi sejumlah fakta baru mengenai skandal bail out Bank Century, di Hotel Atlet Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPolitisi Golkar Mukhamad Misbakhun, saat ditemui dalam peluncuran buku berjudul Sejumlah Tanya Melawan Lupa, yang berisi sejumlah fakta baru mengenai skandal bail out Bank Century, di Hotel Atlet Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Panitia Kerja Penerimaan Negara Komisi XI DPR, M Misbakhun memuji kinerja Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, yang untuk pertama kalinya mencatat penerimaan hingga Rp 1.000 triliun.

Menurut dia, di tengah situasi perekonomian yang sulit, capaian penerimaan pajak itu patut diapresiasi.

Misbakhun mengatakan, Ditjen Pajak memang menghadapi target yang tidak mudah untuk dicapai. Apalagi, hal ini diperparah dengan pelambatan ekonomi sehingga upaya mencapai target pajak bukan hal mudah.

“Tapi di luar situasi itu, prestasi luar biasa sudah dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tercapainya penerimaan pajak per 25 Desember 2015 sudah menembus angka Rp 1.000 triliun tepatnya sudah mencapai Rp 1.084 triliun,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/12/2015

Dia menambahkan, masih ada waktu beberapa hari lagi sebelum 2015 berakhir. Jadi, masih ada peluang bagi Ditjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak sampai 31 Desember 2015.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, angka penerimaan pajak itu memang belum bisa mencapai target di APBN-P 2015 yang dipatok, Rp 1.294,5 triliun.

Namun demikian, Misbakhun mengatakan, capaian itu tetap patut diapresiasi karena menjadi bukti bahwa Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berhasil melakukan pembenahan internal di Ditjen Pajak.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Komisi XI DPR sendiri, lanjut dia, telah menyetujui sistem informasi teknologi (IT) di DJP dengan anggaran Rp 2 triliun. Tujuannya untuk memperbaiki sistem berbasis pada teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan dan sistem basis data perpajakan.

“Semua upaya tersebut dilakukan oleh Pak Bambang Brodjenegoro selaku Menteri Keuangan. Dan selama ini sudah dalam trek yang benar untuk melakukan pembenahan secara jangka pendek dan jangka waktu lima tahun,” ucapnya.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, realisasi penerimaan pajak per 25 Desember 2015 berhasil menembus Rp 1.000 triliun untuk kali pertama dalam sejarah Indonesia atau di atas realisasi penerimaan pajak 2014 setahun penuh.

"Ini pertama bagi Indonesia, penerimaan pajak mampu tembus Rp 1.000 triliun," ujar Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Minggu (27/12/2015).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Tim Riset: Jangan Takut Vaksin Covid-19, Takutlah pada Virusnya

Ketua Tim Riset: Jangan Takut Vaksin Covid-19, Takutlah pada Virusnya

Nasional
Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Nasional
UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

Nasional
KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Nasional
Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Nasional
Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Nasional
Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Nasional
UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

Nasional
Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Nasional
UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

Nasional
Penjelasan Lengkap BPOM soal Ivermectin yang Bukan untuk Pengobatan Covid-19

Penjelasan Lengkap BPOM soal Ivermectin yang Bukan untuk Pengobatan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X