Rizal Ramli Sebut Pembedaan Menteri Partai dan Nonpartai Norak

Kompas.com - 28/12/2015, 17:09 WIB
Rizal Ramli KOMPAS.com/Indra AkuntonoRizal Ramli
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Ia pun tidak mempermasalahkan menteri berasal dari kalangan partai maupun nonpartai.

"Saya tidak pernah membedakan partai dan profesional karena perbedaan itu norak. Itu berarti tidak mengerti negara maju," kata Rizal di kantornya, Senin (28/12/2015).

"Negara maju kebanyakan menteri orang politik, tetapi profesional, memiliki kompetensi, memiliki leadership,"  ucapnya.

Lebih lanjut, Rizal pun meminta supaya persepsi atau perbedaan antara menteri yang berasal dari kalangan partai dan nonpartai ditinggalkan. Hal tersebut dinilai dia kurang tepat.

"Menurut saya, kita sudah harus tinggalkan dikotomi antara orang partai dan nonpartai. Rizal Ramli tidak senorak itu," kata Rizal.

Tiga kriteria

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Rizal, ada tiga kriteria yang harus dimiliki menteri yang akan membantu Presiden Jokowi.

Pertama, menteri harus memahami Trisakti dan Nawacita sehingga garis besar kebijakan akan sama dan tidak akan melenceng.

Kedua, menteri harus memiliki keterampilan dalam memimpin. Akan lebih bagus apabila menteri memiliki kompetensi dan kemampuan teknis.

Ketiga, seorang menteri pun harus memiliki integritas. Ia menegaskan, tidak boleh ada menteri yang merangkap antara pengusaha dan penguasa.

"Jangan ada lagi pengpeng (penguasa merangkap pengusaha). Itu merusak Indonesia," ucap Rizal.

Menurut dia, seorang menteri harus memilih untuk berada di kabinet atau berprofesi sebagai pengusaha. Kedua posisi itu dianggap sama mulianya.

"Tapi, kalau digabung, ya penguasa juga, ya pengusaha juga, saya sebut pengpeng. Yang pengpeng ini yang merusak Indonesia karena pada dasarnya ini KKN," ujar Rizal.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Penyebaran Covid-19, KPK Gelar Tes Antigen Seluruh Pegawai

Antisipasi Penyebaran Covid-19, KPK Gelar Tes Antigen Seluruh Pegawai

Nasional
Wacana Pengusungan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dinilai Inkonstitusional

Wacana Pengusungan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dinilai Inkonstitusional

Nasional
Keterlibatan Lima Lembaga soal Pemberhentian 51 Pegawai KPK Dipertanyakan

Keterlibatan Lima Lembaga soal Pemberhentian 51 Pegawai KPK Dipertanyakan

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Ketua DPR: Berlakukan PSBB, Ketatkan PPKM Mikro

Lonjakan Kasus Covid-19, Ketua DPR: Berlakukan PSBB, Ketatkan PPKM Mikro

Nasional
Ucapan dan Doa Ultah ke-60 Jokowi, dari Ganjar hingga Ridwan Kamil

Ucapan dan Doa Ultah ke-60 Jokowi, dari Ganjar hingga Ridwan Kamil

Nasional
Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Nasional
Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Nasional
Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Nasional
Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Nasional
Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Nasional
DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X