Rizal Ramli Sebut Pembedaan Menteri Partai dan Nonpartai Norak

Kompas.com - 28/12/2015, 17:09 WIB
Rizal Ramli KOMPAS.com/Indra AkuntonoRizal Ramli
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Ia pun tidak mempermasalahkan menteri berasal dari kalangan partai maupun nonpartai.

"Saya tidak pernah membedakan partai dan profesional karena perbedaan itu norak. Itu berarti tidak mengerti negara maju," kata Rizal di kantornya, Senin (28/12/2015).

"Negara maju kebanyakan menteri orang politik, tetapi profesional, memiliki kompetensi, memiliki leadership,"  ucapnya.

Lebih lanjut, Rizal pun meminta supaya persepsi atau perbedaan antara menteri yang berasal dari kalangan partai dan nonpartai ditinggalkan. Hal tersebut dinilai dia kurang tepat.

"Menurut saya, kita sudah harus tinggalkan dikotomi antara orang partai dan nonpartai. Rizal Ramli tidak senorak itu," kata Rizal.

Tiga kriteria

Menurut Rizal, ada tiga kriteria yang harus dimiliki menteri yang akan membantu Presiden Jokowi.

Pertama, menteri harus memahami Trisakti dan Nawacita sehingga garis besar kebijakan akan sama dan tidak akan melenceng.

Kedua, menteri harus memiliki keterampilan dalam memimpin. Akan lebih bagus apabila menteri memiliki kompetensi dan kemampuan teknis.

Ketiga, seorang menteri pun harus memiliki integritas. Ia menegaskan, tidak boleh ada menteri yang merangkap antara pengusaha dan penguasa.

"Jangan ada lagi pengpeng (penguasa merangkap pengusaha). Itu merusak Indonesia," ucap Rizal.

Menurut dia, seorang menteri harus memilih untuk berada di kabinet atau berprofesi sebagai pengusaha. Kedua posisi itu dianggap sama mulianya.

"Tapi, kalau digabung, ya penguasa juga, ya pengusaha juga, saya sebut pengpeng. Yang pengpeng ini yang merusak Indonesia karena pada dasarnya ini KKN," ujar Rizal.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Nasional
Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

Nasional
Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Nasional
Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Nasional
Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

Nasional
Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nasional
Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Nasional
Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Nasional
Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Nasional
Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X