Pejabat yang Gagal Harus Tiru Langkah Djoko Sasono

Kompas.com - 27/12/2015, 16:29 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan, Sugihardjo menyampaikan pernyataan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait pernyataan berhenti dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Djoko Sasono, di Kantor Kemenhub, Sabtu (26/12/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRASekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan, Sugihardjo menyampaikan pernyataan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait pernyataan berhenti dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Djoko Sasono, di Kantor Kemenhub, Sabtu (26/12/2016)
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Djoko Sasono yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mendapat pujian.

Keberanian Djoko mengakui kesalahan dan mengundurkan diri dinilai perlu dicontoh pejabat lain yang gagal menjalankan tugasnya.

"Sebagai rasa tanggung jawabnya yang gagal dilaksanakan, sikap ini patut dicontoh oleh semua pihak," kata anggota Komisi V DPR RI, Nizar Zahro, di Jakarta, Minggu (27/12/2015).

Nizar mengungkapkan, keputusan Djoko mengundurkan diri cukup mengejutkan. Pasalnya, masih sulit menemukan pejabat di Indonesia yang bersedia mengakui kegagalan dan bertanggung jawab dengan cara mengundurkan diri.

Ia berharap makin banyak pejabat yang berani mengakui kesalahan. Anggota Fraksi Partai Gerindra itu yakin pejabat yang mengakui kegagalannya akan mendapat simpatik publik.

"Para pejabat perlu mencontoh, lebih baik proaktif mundur ketika gagal melaksanakan tanggung jawabnya," ungkap Nizar.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa gagal dalam mengurai kemacetan yang terjadi pada beberapa hari terakhir. [Selengkapnya baca: Djoko Sasono Mundur karena Merasa Gagal Mengatasi Kemacetan]

Ia mengaku tak mendapatkan tekanan dari pihak manapun terkait pengunduran dirinya.

"Tanggung jawab saya sebagai dirjen Perhubungan Darat yang gagal," tutur Djoko di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Sabtu (26/12/2015) malam.

"Tidak ada. Tidak ada tekanan," sambungnya.

Ia mengatakan, kemacetan parah yang terjadi belakangan merupakan tanggung jawabnya sebagai dirjen Perhubungan Darat.

Djoko menambahkan, secara pribadi tentu dirinya juga tak menginginkan hal itu terjadi. Namun, Djoko tak menjelaskan lebih lanjut apakah pengunduran dirinya juga berkaitan dengan permasalahan lainnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X