Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Desak Panglima TNI Serius Tangani Dugaan Keterlibatan TNI dalam Pilkada Kepri

Kompas.com - 22/12/2015, 21:48 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan meminta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menangani secara serius dugaan keterlibatan TNI dalam politik pilkada serentak 2015.

Sebelumnya, DPP PDI-P menduga ada keterlibatan oknum TNI dalam pelaksanaan pilkada di Kepulauan Riau.

"Hal seperti ini mungkin biasa pada Orde Baru, tapi ini malah terjadi di era reformasi," ujar Ketua DPP Bidang Hukum PDI-P Trimedya Panjaitan, dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/12/2015).

Trimedya mengatakan, keterlibatan TNI dalam proses demokrasi seperti pilkada dikhawatirkan sebagai test case, atau uji coba untuk melihat respon publik jika nantinya TNI kembali diperbolehkan berurusan dalam politik.

Bisa jadi, keterlibatan TNI akan dicoba hingga pelaksanaan pilpres pada 2019.

Menurut Trimedya, DPP PDI-P sudah menyarankan agar kasus ini segera dilaporkan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom TNI).

Sementara untuk upaya hukum bagi pasangan calon yang dirugikan, disarankan untuk mengajukan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Trimedya, DPR melalui Komisi I sebenarnya bisa saja memanggil Panglima TNI untuk memberikan penjelasan.

Namun, disayangkan hingga saat ini belum terlihat tindakan tegas pimpiman TNI untuk melihat kasus ini sebagai hal serius.

"Panglima TNI seharusnya membuat tim pencari fakta, karena hal ini merusak citra TNI. Tapi, sampai sekarang belum ada sikap resmi Panglima TNI, padahal ini serius," kata Trimedya.

Kronologi tuduhan

Berdasarkan informasi yang didapat, oknum TNI mendatangi rumah warga di beberapa kecamatan di Batam.

Dengan menggunakan seragam lengkap, oknum TNI tersebut membagikan form C-6 atau undangan kepada warga.

Para oknum TNI tersebut diduga mengarahkan warga untuk memilih pasangan nomor urut satu, yakni HM Sani-Nurdin Basirun.

Bentuk keterlibatan dan intervensi TNI yang lainnya, adalah adanya upaya percobaan penculikan terhadap Alex, seorang petugas bendahara PAC PDI Perjuangan di Batam.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com