PDI-P Desak Panglima TNI Serius Tangani Dugaan Keterlibatan TNI dalam Pilkada Kepri

Kompas.com - 22/12/2015, 21:48 WIB
Badan Hukum dan Advokasi Pusat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar konferensi pers terkait pengajuan gugatan sengketa pilkada di Kepulauan Riau ke Mahkamah Konstitusi, Selasa (22/12/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINBadan Hukum dan Advokasi Pusat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar konferensi pers terkait pengajuan gugatan sengketa pilkada di Kepulauan Riau ke Mahkamah Konstitusi, Selasa (22/12/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan meminta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menangani secara serius dugaan keterlibatan TNI dalam politik pilkada serentak 2015.

Sebelumnya, DPP PDI-P menduga ada keterlibatan oknum TNI dalam pelaksanaan pilkada di Kepulauan Riau.

"Hal seperti ini mungkin biasa pada Orde Baru, tapi ini malah terjadi di era reformasi," ujar Ketua DPP Bidang Hukum PDI-P Trimedya Panjaitan, dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/12/2015).

Trimedya mengatakan, keterlibatan TNI dalam proses demokrasi seperti pilkada dikhawatirkan sebagai test case, atau uji coba untuk melihat respon publik jika nantinya TNI kembali diperbolehkan berurusan dalam politik.

Bisa jadi, keterlibatan TNI akan dicoba hingga pelaksanaan pilpres pada 2019.

Menurut Trimedya, DPP PDI-P sudah menyarankan agar kasus ini segera dilaporkan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom TNI).

Sementara untuk upaya hukum bagi pasangan calon yang dirugikan, disarankan untuk mengajukan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Trimedya, DPR melalui Komisi I sebenarnya bisa saja memanggil Panglima TNI untuk memberikan penjelasan.

Namun, disayangkan hingga saat ini belum terlihat tindakan tegas pimpiman TNI untuk melihat kasus ini sebagai hal serius.

"Panglima TNI seharusnya membuat tim pencari fakta, karena hal ini merusak citra TNI. Tapi, sampai sekarang belum ada sikap resmi Panglima TNI, padahal ini serius," kata Trimedya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Disebut Sering Sunat Hukuman Koruptor, MA: PK yang Ditolak Jauh Lebih Banyak

Disebut Sering Sunat Hukuman Koruptor, MA: PK yang Ditolak Jauh Lebih Banyak

Nasional
Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 21 September: 96,1 Persen Kabupaten/Kota di Indonesia Terpapar Covid-19

UPDATE 21 September: 96,1 Persen Kabupaten/Kota di Indonesia Terpapar Covid-19

Nasional
MAKI: Kasus Djoko Tjandra Terstruktur, Sistematis, dan Masif

MAKI: Kasus Djoko Tjandra Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Nasional
Satgas: Sistem Kesehatan di Indonesia Ambruk jika Masyarakat Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas: Sistem Kesehatan di Indonesia Ambruk jika Masyarakat Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Penetapan Paslon 23 September, Mendagri Sudah Cek dan Berharap Tak Ada Kerumunan

Penetapan Paslon 23 September, Mendagri Sudah Cek dan Berharap Tak Ada Kerumunan

Nasional
Menurut Pakar, Penundaan Pilkada 2020 Tak Butuh Perppu Baru

Menurut Pakar, Penundaan Pilkada 2020 Tak Butuh Perppu Baru

Nasional
Jumlah Pasien Covid-19 Meningkat, Satgas Berupaya Tambah Ambulans

Jumlah Pasien Covid-19 Meningkat, Satgas Berupaya Tambah Ambulans

Nasional
Ketua DPP PKS: Tunda Pilkada jika Kondisi Masih Seperti Ini

Ketua DPP PKS: Tunda Pilkada jika Kondisi Masih Seperti Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X