Akankah PKS Ikuti Jejak PAN?

Kompas.com - 22/12/2015, 11:24 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beserta beberapa pengurus lainnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (21/12/2015). Kompas.com/INDRA AKUNTONOPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beserta beberapa pengurus lainnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (21/12/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan bergabung sebagai partai politik pendukung pemerintah, Rabu (2/9/2015). Keputusan PAN ini didahului oleh perubahan kepemimpinan di partai berlambang matahari tersebut.

Zulkifli Hasan yang menggantikan Hatta Rajasa langsung aktif melakukan komunikasi politik dengan pemerintah setelah terpilih. Beberapa kali Zulkifli melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana.

(Baca: Kehadiran PKS di Istana, Sinyal Dukungan atau Kocok Ulang Pimpinan DPR?)

Kebijakan PAN di DPR juga sempat berseberangan dengan KMP. PAN, misalnya, pada Mei lalu memilih bersama Koalisi Indonesia Hebat untuk menolak pengajuan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. 

Padahal, parpol KMP lainnya solid menggalang hak angket karena Menkumham dianggap telah berbuat sewenang-wenang dalam dualisme Partai Golkar dan PPP.

Ganti pimpinan, PKS ubah haluan

Pola serupa belakangan ditunjukkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. PKS melakukan pergantian kepemimpinan dari Anis Matta ke Sohibul Iman.

Belakangan, di parlemen, PKS tidak lagi sejalan dengan KMP. Misalnya yang terhangat, dalam sidang pencatutan nama Presiden yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan.

(Baca: Bertemu Jokowi, Presiden PKS Akui Tidak Izin ke KMP)

PKS dalam berbagai kesempatan mengambil keputusan yang serupa dengan KIH. Saat voting untuk menentukan lanjut atau tidaknya kasus ini ke persidangan, hanya Golkar, Gerindra, dan PPP yang solid memilih menstop kasus Novanto.

Begitu juga saat menyampaikan pandangan, politisi PKS yang juga Ketua MKD Surahman Hidayat memilih menjatuhkan sanksi sedang yang akan membuat Novanto dicopot dari kursi Ketua DPR. Hanya Golkar, Gerindra, PPP, dan satu politisi PDI-P yang memandang perlunya sanksi berat dan dibentuk panel.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X