Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akankah PKS Ikuti Jejak PAN?

Kompas.com - 22/12/2015, 11:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan bergabung sebagai partai politik pendukung pemerintah, Rabu (2/9/2015). Keputusan PAN ini didahului oleh perubahan kepemimpinan di partai berlambang matahari tersebut.

Zulkifli Hasan yang menggantikan Hatta Rajasa langsung aktif melakukan komunikasi politik dengan pemerintah setelah terpilih. Beberapa kali Zulkifli melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana.

(Baca: Kehadiran PKS di Istana, Sinyal Dukungan atau Kocok Ulang Pimpinan DPR?)

Kebijakan PAN di DPR juga sempat berseberangan dengan KMP. PAN, misalnya, pada Mei lalu memilih bersama Koalisi Indonesia Hebat untuk menolak pengajuan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. 

Padahal, parpol KMP lainnya solid menggalang hak angket karena Menkumham dianggap telah berbuat sewenang-wenang dalam dualisme Partai Golkar dan PPP.

Ganti pimpinan, PKS ubah haluan

Pola serupa belakangan ditunjukkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. PKS melakukan pergantian kepemimpinan dari Anis Matta ke Sohibul Iman.

Belakangan, di parlemen, PKS tidak lagi sejalan dengan KMP. Misalnya yang terhangat, dalam sidang pencatutan nama Presiden yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan.

(Baca: Bertemu Jokowi, Presiden PKS Akui Tidak Izin ke KMP)

PKS dalam berbagai kesempatan mengambil keputusan yang serupa dengan KIH. Saat voting untuk menentukan lanjut atau tidaknya kasus ini ke persidangan, hanya Golkar, Gerindra, dan PPP yang solid memilih menstop kasus Novanto.

Begitu juga saat menyampaikan pandangan, politisi PKS yang juga Ketua MKD Surahman Hidayat memilih menjatuhkan sanksi sedang yang akan membuat Novanto dicopot dari kursi Ketua DPR. Hanya Golkar, Gerindra, PPP, dan satu politisi PDI-P yang memandang perlunya sanksi berat dan dibentuk panel.

Bertemu Jokowi

Terakhir, pada Senin (22/12/2015), Presiden PKS untuk pertama kalinya menemui Jokowi di Istana.

Sohibul ditemani sejumlah pengurus DPP, yakni Wakil Sekretaris Jenderal Mardani Ali Sera, Ketua DPP Almuzzamil Yusuf, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Wirianingsih, serta Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) Ledia Hanifah Amalia.

Sohibul memang mengaku pertemuan tersebut hanya silaturahim biasa dan menegaskan posisi partainya tetap di KMP. Namun, dalam pertemuan pertamanya dengan Presiden, Zulkifli Hasan juga mengungkapkan hal yang tak jauh berbeda.

Toh, setelah beberapa kali pertemuan lanjutan, PAN akhirnya tergoda dengan kekuasaan dan bergabung juga ke pemerintah. Akankah PKS mengikuti jejak PAN?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com