Pimpinan KPK Alexander Marwata Angkat Bicara Soal Pencucian Uang

Kompas.com - 21/12/2015, 20:24 WIB
Pimpinan terpilih jilid IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata tiba di Gedung KPK, Jakarta Selatan, sebelum dilantik di Istana Negara, Senin (21/12/2015). TRIBUNNEWS / HERUDINPimpinan terpilih jilid IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata tiba di Gedung KPK, Jakarta Selatan, sebelum dilantik di Istana Negara, Senin (21/12/2015).
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata angkat bicara soal pasal pencucian uang dalam pidana korupsi.

Selama meenggeluti profesi hakim ad hoc tindak pidana korupsi, Alex diketahui kerap mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam perkara pencucian uang. 


Menurut dia, sebagai seorang hakim, harus memandang kasus pencucian uang dengan jernih sesuai perundang-undangan.

(Baca: Alexander Marwata, Pimpinan Baru KPK yang Pernah Putuskan Atut Tak Bersalah)

"Misalnya, perampasan aset yang diperoleh jauh sebelum terdakwa melakukan kejahatan atau predicate crime, bagi saya tidak bisa aset yang jauh sebelumnya tapi ikut dirampas," kata Alex.

Meski begitu, tidak dalam semua perkara pencucian uang ia mengajukan pendapat berbeda.

Jika aset tersebut dimiliki terdakwa sebelum tindak pidana korupsi dilakukan, maka wajib dikembalikan.

(Baca: Berapa Harta Alexander Marwata, Hakim yang Dipilih Jadi Pimpinan KPK?)

"Saya tidak terus menolak perampasan aset, hanya item-item tertentu dan periode yang dilakukan terdakwa ketika diperoleh sebelumnya, berarti wajar dong dikembalikan kepada terdakwa," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X