Imigrasi Belum Diminta Cegah RJ Lino ke Luar Negeri

Kompas.com - 18/12/2015, 21:21 WIB
Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino usai mengikuti rapat koordinasi tentang dwell time, di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (6/8/2015). ESTU SURYOWATI/Kompas.comDirektur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino usai mengikuti rapat koordinasi tentang dwell time, di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (6/8/2015).
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Imigrasi Heru Santoso mengatakan, belum ada permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri bagi Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino.

Lino baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC).

"Sampai saat ini, hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, belum ada permintaan untuk pencegahan," ujar Heru melalui pesan singkat, Jumat (18/11/2015) malam.

(Baca: Penetapan Tersangka RJ Lino Dinilai Kuatkan Rekomendasi Pansus Pelindo)

Dikonfirmasi terpisah, pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengaku belum mengetahui apakah Lino sudah dikenai pencegahan bepergian ke luar negeri.

"Saya belum dapat infonya," kata Yuyuk.

Lino ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan QCC pada tahun 2010.

(Baca: Masinton: RJ Lino dari Awal Memang Bermasalah)

Dalam kasus ini, Lino diduga memerintahkan pengadaan tiga QCC di PT Pelindo II dengan menunjuk langsung HDHM dari China sebagai penyedia barang.

Namun, KPK belum dapat memperkirakan total kerugian yang disebabkan oleh Lino.

Dalam kasus ini, KPK menjerat Lino dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X