Kompas.com - 18/12/2015, 19:43 WIB
EditorLatief
BANDUNG, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pecegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diwakili oleh Rahmad Asep Suwanda selaku Direktur Gratifikasi KPK, meminta kepada jajaran pegawai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk merawat integritas mencegah korupsi di lingkungan lembaganya. Pesan itu disampaikan oleh Asep dalam Rakornis BNP2TKI di Bandung pada hari Kamis (17/12/2015).

Asep mengingatkan kala itu KPK memotret situasi pelayanan keberangkatan dan kepulangan di terminal Kepulangan TKI di Soekarno Hatta, yang selanjutnya direkomendasikan kepada BNP2TKI untuk melakukan perbaikan termasuk meniadakan unit layanan BNP2TKI di Bandara Soekarno Hatta, dan hasilnya saat ini dapat menghapus hal hal yang dapat merugikan TKI di Bandara Soekarno Hatta.

"Korupsi adalah menyalahgunakan tanggung jawab yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Karena itu, untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di BNP2TKI, saat ini kami sudah menerapkan aplikasi kerjasama dengan KPK sebagai upaya melakukan pencegahan terjadinya korupsi," katanya.

Saat ini, kata Asep, korupsi sudah berkembang dengan melibatkan keluarganya untuk menampung hasil korupsinya. Karenanya, lanjut dia, upaya pencagahan akan lebih baik dibandingkan penindakan.

"Seperti dapat dilihat dari hasil penyelamatan kerugian dari sisi pencegahan saat ini mencapai Rp 269 triliun," ujarnya.

Kerjasama antara BNP2TKI dengan KPK diharapkan dapat terjadi transformasi budaya dalam kontek pencegahan korupsi. Karena itu, Asep berharap ada kesungguhan dari seluruh elemen BNP2TKI untuk bersama sama menguatkan pencegahan korupsi.

"BNP2TKI harus mampu menghilangkan konflik kepentingan. Berhubungan dengan PPTKIS misalnya, seberapa independensi terhadap mitra kerja lain, karena hal itu perlu didefinisikan, termasuk perlu didorong oleh whistleblower," kata Asep.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Pastikan Terus Kawal Kasus Brigadir J Sesuai Prinsip 'Fair Trail'

Komnas HAM Pastikan Terus Kawal Kasus Brigadir J Sesuai Prinsip "Fair Trail"

Nasional
Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Nasional
Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Nasional
Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Nasional
Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung 'Legal Standing'

Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung "Legal Standing"

Nasional
BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

Nasional
Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Nasional
Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Nasional
UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

Nasional
Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Nasional
Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Nasional
Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Nasional
Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Nasional
Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.