Kompas.com - 18/12/2015, 18:18 WIB
EditorLatief
BANDUNG, KOMPAS.com - Program kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) saat ini sudah on track sebagai bagian dari solusi permasalahan bagi TKI. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya inovasi program yang telah diinisiasi oleh BNP2TKI untuk menjawab permasalahan TKI.

Demikian disampaikan Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BNP2TKI Tahun 2015 yang mengusung tema Memantapkan Program Prioritas dam Strategis Tahun 2016 di Bandung, Kamis (16/12/2015).

Beberapa inovasi tersebut diantaranya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI, peringkat PPTKIS, poros perbatasan Nunukan untuk mencegah TKI ilegal ke Malaysia, biaya penempatan TKI yang sudah turun secara signifikan, dan banyak lagi. Untuk itu, Hermono mengajak seluruh pejabat dan pegawai BNP2TKI di tahun 2016 untuk berkinerja dengan lebih baik lagi.

"Yang perlu diperhatikan itu kinerja kita, bukan hanya bekerja saja, karena tantangan ke depann akan semakin berat," kata Hermono.

Lebih rinci, Hermono mengatakan, tantangan tersebut ada di masing-masing deputi BNP2TKI. Tantang pertama adalah mekin meningkatnya pengangguran. Untuk itu BNP2TKI akan menjadi solusi kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Tantangan kedua adalah bisnis proses penempatan TKI menjadi lebih mudah dan murah.

"etiga, pemberdayaan TKI Purna agar menjadikan TKI mandiri dan tidak kembali bekerja di luar negeri," ujarnya.

Adapun rakornis tersebut dihadiri seluruh jajaran pejabat di lingkungan BNP2TKI dan seluruh Kepala BP3TKI/LP3TKI dan P4TKI se-Indonesia, serta Kementerian dan Lembaga terkait seperti KPK, Bareskrim POLRI, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Rakornis itu dilaksanakan untuk mewujudkan komitmen pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang terkoordinasi dan sinergis antara pusat dan daerah.

"Ini upaya untuk membangun komitmen bersama BNP2TKI dalam memantapkan rumusan strategis dan menghasilkan rencana aksi bersama yang implementatif dan terpadu dalam pelaksanaannya sehingga menjadikan BNP2TK lebih baik lagi di 2016, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya," ujar Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama, Yunafri Agus.

Yunafri menambahkan, baru-baru ini BNP2TKI memperoleh penghargaan atas capaian kinerja akuntabilitas yang semakin baik dan penilaian publik yang mendapatkan nilai 78, meningkat dibandingkan tahun 2014 yang mendapatkan nilai 62.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Nasional
Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Nasional
Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Nasional
Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Nasional
Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Nasional
Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan 'Justice Collaborator' Masih Didalami

LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan "Justice Collaborator" Masih Didalami

Nasional
Beberapa Personel Propam Polri Bersarung Tangan Latex Masuki Rumah Ferdy Sambo

Beberapa Personel Propam Polri Bersarung Tangan Latex Masuki Rumah Ferdy Sambo

Nasional
PPP Sebut KIB Pertimbangkan Figur Internal Lebih Dulu untuk Jadi Capres

PPP Sebut KIB Pertimbangkan Figur Internal Lebih Dulu untuk Jadi Capres

Nasional
Empat Kali Wanti-wanti Jokowi soal Pengungkapan Kasus Kematian Brigadir J

Empat Kali Wanti-wanti Jokowi soal Pengungkapan Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Kondisi Terkini Kediaman Ferdy Sambo, Belasan Personel Brimob Lengkap dengan Laras Panjang Disiagakan

Kondisi Terkini Kediaman Ferdy Sambo, Belasan Personel Brimob Lengkap dengan Laras Panjang Disiagakan

Nasional
Wakil Ketua KPK: Sulit Membayangkan Anggota Parpol Bersih dari Korupsi

Wakil Ketua KPK: Sulit Membayangkan Anggota Parpol Bersih dari Korupsi

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Partai Kongres Terima Akses Sipol KPU

UPDATE 9 Agustus: Partai Kongres Terima Akses Sipol KPU

Nasional
Serahkan Bansos di Kalbar, Jokowi: Gunakan untuk Kebutuhan Produktif, Bukan Beli Pulsa

Serahkan Bansos di Kalbar, Jokowi: Gunakan untuk Kebutuhan Produktif, Bukan Beli Pulsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.