Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Hanya Kepergian Bambang Widjojanto yang Diantarkan KPK?

Kompas.com - 18/12/2015, 18:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jumat (18/12/2015) sore, seratusan orang membentangkan spanduk bertuliskan #JemputBW di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka hendak menjemput mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, yang sudah merampungkan tugasnya memimpin lembaga anti-korupsi itu. Bahkan, seratusan pegawai KPK tampak turut pula mengantar mantan advokat itu hingga ke lobi gedung KPK.

Massa yang terdiri atas sejumlah pegiat antikorupsi itu sesekali meneriakkan nama Bambang. Beberapa dari mereka juga membawa selembar kertas tebal bergambar wajah Bambang.

Prosesi penjemputan itu terlihat dikhususkan untuk Bambang. Padahal, masih ada tiga pimpinan KPK lain yang juga purna-tugas pada 16 Desember 2015.

Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati membantah bahwa pihaknya "pilih kasih" terhadap pimpinan KPK.

(Baca: 4 Pimpinan Pensiun Hari Ini, KPK Dipimpin Ruki, Johan, dan Indriyanto)

Yuyuk mengatakan, para pegawai sebelumnya sudah melakukan acara perpisahan dengan pimpinan lainnya, yaitu Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain.

"Kemarin sudah sama Pak AS, Pak Zul, Pak Pandu ketemu sama kita. Sudah ada perpisahan. Waktu itu, Pak BW berhalangan datang," kata Yuyuk.

Yuyuk mengatakan, aksi #JemputBW diinisiasi oleh rekan-rekan BW sesama aktivis dan sejumlah pegiat antikorupsi. Kemudian, para pegawai KPK juga diajak dalam aksi tersebut.

"Mereka mau menjemput Pak BW, dan mereka membuat simbolisasi itu, ya silakan saja," kata Yuyuk.

(Baca: Kapolri Minta Kasus Bambang Widjojanto Jalan Terus sampai Pengadilan)

Dalam sambutannya di hadapan para pegawai dan aktivis, Bambang berpamitan dan menyampaikan terima kasih atas dukungan sejumlah pihak yang membuatnya kembali bangkit.

"Atas nama pribadi dan mantan pimpinan KPK, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama selama jadi pimpinan KPK," ujar Bambang.

Bambang meminta maaf atas perilaku yang mungkin tidak dapat diterima selama memimpin KPK. Ia berharap, pimpinan pasa masa selanjutnya dapat bertindak lebih baik dalam membawa diri, dan juga memimpin KPK.

(Baca: Wakil Ketua Nonaktif KPK: Nama Saya Jadi Bambang "Dullah" Widjojanto)

"Saya meyakini, pimpinan selanjutnya bisa bekerja lebih baik," kata Bambang.

Bambang mengatakan, setelah melepaskan jabatannya, ia akan kembali ke masyarakat dan menggeluti dunianya sebelum menjadi pimpinan KPK.

Sebelumnya, Bambang merupakan advokat di Lembaga Bantuan Hukum dan aktivis yang terbilang kritis.

"Saya akan berdedikasi untuk kepentingan masyarakat dan, seperti senior pendahulu-pendahulu saya, saya ingin jadi 'pandita', berbagi dan memberi untuk kepentingan masyarakat," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com