Fadli Zon Ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPR

Kompas.com - 18/12/2015, 10:25 WIB
Pimpinan DPR saat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2015). KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOPimpinan DPR saat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPR untuk menggantikan Setya Novanto.

Penunjukan Fadli ini dilakukan dalam rapat pimpinan tertutup yang membahas pengunduran diri Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/12/2015) pagi.

Hadir tiga Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.

Novanto juga hadir, tetapi kapasitasnya bukan lagi sebagai ketua DPR. Ia menyampaikan evaluasi selama setahun lebih memimpin DPR.

Seusai rapat, empat Wakil Ketua DPR menerima sejumlah tokoh yang memprotes keberadaan PT Freeport Indonesia. Fahri pun langsung memperkenalkan satu per satu pimpinan DPR.

"Pak Fadli Zon, Wakil Ketua DPR bidang Polkam, saat ini sekaligus sebagai koordinator pimpinan, Plt (Pelaksana Tugas) Ketua DPR," kata Fahri.

Penunjukan Fadli Zon sebagai ketua sementara ini diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya, anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan yang definitif.

Partai Golkar sudah menunjuk Ade Komarudin sebagai Ketua DPR untuk menggantikan Novanto. Pergantian ini akan diumumkan pada rapat paripurna penutupan masa sidang II DPR tahun 2015-2016, hari ini.

Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR setelah tersangkut kasus dugaan pelanggaran kode etik terkait pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

Pengunduran diri Novanto dijadikan alasan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menutup persidangan MKD atas kasus tersebut.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X