Kompas.com - 17/12/2015, 14:07 WIB
Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Ketua DPR Setya Novanto (tengah) didampingi oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (dua kiri) Wakil Ketua DPR Fadli Zon (dua kanan) dan Agus Hermanto (kanan) memberikan keterangan pers seusai pertemuan di ruang Nusantara IV gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015). Pertemuan Presiden Jokowi dan DPR ini membahas sejumlah isu, salah satunya terkait pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESPresiden Joko Widodo bersalaman dengan Ketua DPR Setya Novanto (tengah) didampingi oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (dua kiri) Wakil Ketua DPR Fadli Zon (dua kanan) dan Agus Hermanto (kanan) memberikan keterangan pers seusai pertemuan di ruang Nusantara IV gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015). Pertemuan Presiden Jokowi dan DPR ini membahas sejumlah isu, salah satunya terkait pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PPP di DPR hasil Muktamar Surabaya, Hasrul Azwar, mengatakan, mundurnya Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR memunculkan wacana kocok ulang pimpinan DPR.

Menurut dia, setidaknya ada dua kemungkinan jika kocok ulang pimpinan Dewan terjadi, yakni mengikuti tata tertib DPR yang ada atau kembali kepada sistem proporsional.

Novanto sebelumnya melayangkan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR sesaat sebelum Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan putusan atas kasus dugaan pelanggaran kode etik yang ia lakukan. (Baca: Mundur sebagai Ketua DPR, Novanto Langgar Kode Etik atau Tidak?)

"Kalau menggunakan mekanisme proporsional, partai pemenang pemilu otomatis akan memimpin DPR. Wakilnya berdasarkan perolehan suara," kata Hasrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Pada Pemilu Legislatif 2014, PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak. Posisi selanjutnya dikuti oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN. (Baca: Ini Penjelasan Puan yang Masih Tercatat sebagai Anggota DPR)

Hasrul mengatakan, jika mekanisme proporsional yang digunakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) perlu direvisi.

Sebab, dalam Pasal 87 ayat (4) UU MD3 disebutkan, "Pengganti seorang pimpinan DPR harus berasal dari partai politik yang sama". (Baca: PDI-P Sudah PAW Djarot dan Adriansyah, Mengapa 3 Menterinya Belum?)

"Mungkin ini (revisi) yang ditunggu Puan (Maharani), makanya dia belum diganti sampai sekarang," kata dia.

Puan Maharani saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun, PDI-P belum melakukan pergantian antar-waktu (PAW) terhadap Puan sebagai anggota DPR.

Selain Puan, PAW terhadap dua anggota DPR lain juga belum dilakukan, yakni Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri) dan Pramono Anung (Sekretaris Kabinet).

Pada pertengahan September 2015, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa proses PAW tiga anggota Fraksi PDI-P yang menjadi menteri akan segera dilakukan.

Hasto saat itu mengungkapkan, posisi Puan akan digantikan oleh Darmawan Prasodjo, Pramono akan digantikan oleh Eva Kusuma Sundari, dan Tjahjo akan digantikan oleh Tuti Rusdiono. (Baca: Ini Tiga Nama yang Dipilih PDI-P untuk Gantikan Puan, Pramono, dan Tjahjo)

Namun, hingga saat ini, PAW belum dilakukan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X