Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mundurnya Novanto sebagai Ketua DPR Ditunggu Puan Maharani?

Kompas.com - 17/12/2015, 14:07 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PPP di DPR hasil Muktamar Surabaya, Hasrul Azwar, mengatakan, mundurnya Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR memunculkan wacana kocok ulang pimpinan DPR.

Menurut dia, setidaknya ada dua kemungkinan jika kocok ulang pimpinan Dewan terjadi, yakni mengikuti tata tertib DPR yang ada atau kembali kepada sistem proporsional.

Novanto sebelumnya melayangkan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR sesaat sebelum Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan putusan atas kasus dugaan pelanggaran kode etik yang ia lakukan. (Baca: Mundur sebagai Ketua DPR, Novanto Langgar Kode Etik atau Tidak?)

"Kalau menggunakan mekanisme proporsional, partai pemenang pemilu otomatis akan memimpin DPR. Wakilnya berdasarkan perolehan suara," kata Hasrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Pada Pemilu Legislatif 2014, PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak. Posisi selanjutnya dikuti oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN. (Baca: Ini Penjelasan Puan yang Masih Tercatat sebagai Anggota DPR)

Hasrul mengatakan, jika mekanisme proporsional yang digunakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) perlu direvisi.

Sebab, dalam Pasal 87 ayat (4) UU MD3 disebutkan, "Pengganti seorang pimpinan DPR harus berasal dari partai politik yang sama". (Baca: PDI-P Sudah PAW Djarot dan Adriansyah, Mengapa 3 Menterinya Belum?)

"Mungkin ini (revisi) yang ditunggu Puan (Maharani), makanya dia belum diganti sampai sekarang," kata dia.

Puan Maharani saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun, PDI-P belum melakukan pergantian antar-waktu (PAW) terhadap Puan sebagai anggota DPR.

Selain Puan, PAW terhadap dua anggota DPR lain juga belum dilakukan, yakni Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri) dan Pramono Anung (Sekretaris Kabinet).

Pada pertengahan September 2015, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa proses PAW tiga anggota Fraksi PDI-P yang menjadi menteri akan segera dilakukan.

Hasto saat itu mengungkapkan, posisi Puan akan digantikan oleh Darmawan Prasodjo, Pramono akan digantikan oleh Eva Kusuma Sundari, dan Tjahjo akan digantikan oleh Tuti Rusdiono. (Baca: Ini Tiga Nama yang Dipilih PDI-P untuk Gantikan Puan, Pramono, dan Tjahjo)

Namun, hingga saat ini, PAW belum dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com