Kompas.com - 15/12/2015, 20:57 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, usai dilantik presiden, menjanjikan akan merampungkan 36 kasus di tingkat penyidikan hingga akhir tahun 2015.

Pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, KPK baru bisa menyelesaikan 33 kasus dan menyisakan tiga kasus untuk pimpinan berikutnya.

"Kami berusaha menyelesaikan ke tingkat penyidikan 36 (perkara), tapi ada tiga perkara yang belum," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Adapun tiga kasus itu adalah dugaan korupsi e-KTP, dugaan pencucian uang oleh Tubagus Chaeri Wardana, dan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan buffer stock untuk kejadian luar biasa pada 2005.

Johan mengatakan, penyidikan e-KTP memakan waktu lama karena harus melakukan penghitungan secara menyeluruh.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Sugiharto, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sebagai tersangka.

"Kami juga belum selesai menghitung kerugian negaranya," kata Johan.

Sementara itu, dalam kasus pencucian uang Wawan, KPK masih melakukan penelusuran sejumlah aset yang disuga berasal dari tindak pidana korupsi.

Sedangkan kasus alkes flu burung yang menjerat mantan Menteri Kesehatan Siti Farilah Supari juga masih diproses di tingkat penyidikan.

KPK, kata Johan, akan mengambangkan kasus ini setelah salah satu tersangkanya, Mulya A Hasjmy, telah divonis dua tahun dan delapan bulan penjara.

"Sekarang setelah ada putusan, segera running kembali. Bukan berarti tidak diteruskan. Ada pemeriksaan saksi-saksi," kata Johan.

Johan mengakui bahwa KPK terkesan lamban dalam penanganan kasus. Menurut Johan, hal itu disebabkan karena berbagai peristiwa yang terjadi kepada KPK, mulai dari kriminalisasi hingga gelombang praperadilan.

"Mestinya tenaga dan pikiran KPK dicurahkan untuk pencegahan dan penindakan, sempat slow down. Itu membutuhkan waktu yang lama. Harus dipahami ketersediaan sumber daya KPK," kata Johan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Nasional
46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin

46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin

Nasional
Elektabilitasnya Rendah, Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Masuk Radar Parpol

Elektabilitasnya Rendah, Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Masuk Radar Parpol

Nasional
Presiden ACT: Laporan Keuangan ACT Sudah Diaudit dan Mendapat WTP

Presiden ACT: Laporan Keuangan ACT Sudah Diaudit dan Mendapat WTP

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diberi Tips Cegah Dehidrasi saat Ibadah Puncak

Jemaah Haji Indonesia Diberi Tips Cegah Dehidrasi saat Ibadah Puncak

Nasional
Gaji Presiden ACT Sempat Rp 250 Juta, tapi Diturunkan karena Donasi Berkurang

Gaji Presiden ACT Sempat Rp 250 Juta, tapi Diturunkan karena Donasi Berkurang

Nasional
Soal Tiket TN Komodo Rp 3,75 Juta, Sandiaga Uno: Dampak Ekonomi Masyarakat Ikut Dipertimbangkan

Soal Tiket TN Komodo Rp 3,75 Juta, Sandiaga Uno: Dampak Ekonomi Masyarakat Ikut Dipertimbangkan

Nasional
Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

Nasional
Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Nasional
Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Nasional
PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

Nasional
Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

Nasional
Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Nasional
Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.