30 Anggota Lintas Fraksi Minta Novanto Mundur sebagai Ketua DPR

Kompas.com - 15/12/2015, 11:29 WIB
Sebanyak 30 anggota DPR lintas Fraksi berkumpul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12/2015), untuk menyatakan sikapnya terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto. IHSANUDDIN/KOMPAS.comSebanyak 30 anggota DPR lintas Fraksi berkumpul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12/2015), untuk menyatakan sikapnya terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 30 anggota DPR lintas fraksi berkumpul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12/2015), untuk menyatakan sikapnya terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto.

Mereka memberi dukungan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan yang akan memutus kasus Novanto pada Rabu (16/12/2015).

Dalam aksinya, mereka mengenakan pita warna hitam di lengan dengan tulisan #SAVEDPR. (Baca: Agung Laksono Minta Novanto Kesatria Mundur sebagai Ketua DPR)

"Kami memberikan dukungan kepada para anggota MKD untuk bersama-sama menyelamatkan wajah DPR RI dengan mengambil keputusan yang tepat dalam upaya menegakkan kode etik DPR," kata anggota Fraksi PDI-P Komarudin Watubun saat membacakan pernyataan sikap anggota lintas fraksi.

Hadir dalam kesempatan ini, antara lain TB Hasanuddin, Charles Honoris, Diah Pitaloka, Nico Siahaan (PDI-P); Teguh Juwarno, Primus Yustisio, Lucky Hakim (PAN); Taufiqulhadi, Syarif Abdullah Alkadrie, Kurtubi, Akbar Faizal (Nasdem); Inaz Nasrullah Zubir (Hanura); Dave Laksono (Golkar); Ruhut Sitompul (Demokrat); dan Wihadi (Gerindra).

Mereka sepakat bahwa kasus Novanto ini membuat citra DPR di mata publik semakin terpuruk. Di internal parlemen, kasus ini membuat situasi lingkungan kerja di DPR semakin tidak kondusif. (Baca: Junimart: Sesuai Aturan, Novanto Tak Bisa Diberi Sanksi Ringan jika Bersalah)

Pada saat yang sama, fungsi MKD jauh dari harapan publik. MKD justru menjadi forum perdebatan dan pembelaan terhadap Novanto dengan mengabaikan substansi persoalan. (Baca: Sikap Kahar Muzakir Bela Novanto Saat Sidang MKD Dikritik)

"Kami meminta dengan hormat agar saudara Setya Novanto mengundurkan diri. Pengunduran diri ini demi kehormatan Bapak Setya Novanto sendiri dan demi kehormatan lembaga yang Bapak pimpin," kata Komarudin.

"Kesediaan Bapak untuk mengundurkan diri merupakan pengorbanan yang luhur untuk mengangkat kembali martabat dan derajat DPR yang kita cintai ini," tambah dia.

Rencananya, MKD akan membacakan putusan terhadap Novanto pada Rabu (16/12/2015). Putusan akan dibacakan tanpa meminta keterangan pengusaha minyak Riza Chalid. (Baca: Golkar Kubu Agung Laksono Nilai Setya Novanto Lakukan Pelanggaran Etika Berat)

Adapun Novanto merasa tidak bersalah dalam kasus yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nasional
Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Nasional
Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Nasional
Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Nasional
Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Nasional
Djoko Tjandra Kembali Jalani Sidang Kasus Surat Jalan Palsu

Djoko Tjandra Kembali Jalani Sidang Kasus Surat Jalan Palsu

Nasional
365.240 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Janji Pengadaan Vaksin

365.240 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Janji Pengadaan Vaksin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo Dijamu Makan Siang Kajari Jaksel | 28 dan 30 Oktober Cuti Bersama

[POPULER NASIONAL] Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo Dijamu Makan Siang Kajari Jaksel | 28 dan 30 Oktober Cuti Bersama

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Menhan Prabowo dan Proyek 'Food Estate'

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Menhan Prabowo dan Proyek "Food Estate"

Nasional
Setahun Jokowi dan Pidatonya soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Setahun Jokowi dan Pidatonya soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pandemi Covid-19 dan Munculnya Harapan atas Vaksin

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pandemi Covid-19 dan Munculnya Harapan atas Vaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X