Merusak Kehormatan DPR

Kompas.com - 14/12/2015, 03:56 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)
EditorSandro Gatra

Oleh: Saldi Isra

Sebagai salah satu institusi publik dengan status "yang terhormat", anggota DPR memiliki kewajiban moral, etik, dan hukum untuk menjaga dan melindungi institusi mereka. Semakin tinggi posisi politik yang dipegang seorang anggota, kian tinggi pula tanggung jawab menjaga kehormatan institusi.          

Sadar dengan segala kemungkinan yang dapat merusak makna hakiki status "yang terhormat" itu, DPR berupaya mengantisipasinya dengan membuat kode etik. Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik dinyatakan, kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas institusi DPR.

Dengan ditahbiskannya kewajiban menjaga status yang terhormat itu, bagi yang terbukti melakukan pelanggaran, anggota DPR dapat diberi sanksi berat berupa pemberhentian sementara minimal tiga bulan.

Tidak hanya itu, merujuk UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik, sanksi berat bisa berujung pada pemberhentian sebagai anggota DPR.

Indikasi pelanggaran

Kasus (secara bobot lebih tepat disebut "skandal") rekaman pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto yang terindikasi mencatut nama Presiden Joko Widodo dan nama Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam proses perpanjangan kontrak Freeport tentu saja menjadi ujian sesungguhnya penegakan kode etik DPR.

KOMPAS/AGUS SUSANTO Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra.
Dalam batas penalaran wajar, apabila rekaman yang beredar luas di masyarakat benar adanya, sulit mengatakan bahwa tindakan itu bukan merupakan pelanggaran kode etik.

Menelisik substansi Peraturan DPR No 1/2015, pertemuan Novanto dengan Freeport sangat terkait dengan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan anggota DPR.

Bahkan, dengan posisi sebagai Ketua DPR, kasus "papa minta saham" ini berpotensi menggerus martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas institusi DPR.

Dalam posisi tersebut, sulit mengatakan bahwa Novanto tidak menunggangi institusinya untuk kepentingan yang sama sekali jauh dari kepentingan DPR.

Pertama, tindakan yang dilakukan Novanto berkait dengan soal integritas sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Kode Etik DPR. Dalam hal ini, anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi kian buruk karena, dalam posisi sebagai Ketua DPR, sulit mengatakan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan bentuk nyata dari memperdagangkan pengaruh (trading influence).

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Nasional
Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Nasional
'Food Estate' Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

"Food Estate" Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

Nasional
Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Nasional
Jokowi Minta Perwira Remaja TNI-Polri Bantu Tangani Covid-19

Jokowi Minta Perwira Remaja TNI-Polri Bantu Tangani Covid-19

Nasional
Istana: Problem Papua Hari Ini adalah Kesejahteraan

Istana: Problem Papua Hari Ini adalah Kesejahteraan

Nasional
Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

Nasional
Penggantian Istilah PDP, ODP, dan OTG Disosialisasikan ke Semua Dinas Kesehatan

Penggantian Istilah PDP, ODP, dan OTG Disosialisasikan ke Semua Dinas Kesehatan

Nasional
UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

Nasional
18 Lembaga Akan Dibubarkan, Menpan RB: Masih Evaluasi Kriteria

18 Lembaga Akan Dibubarkan, Menpan RB: Masih Evaluasi Kriteria

Nasional
Mendagri Dukung Kandidat Pilkada Jadi Agen Percontohan Penanganan Covid-19

Mendagri Dukung Kandidat Pilkada Jadi Agen Percontohan Penanganan Covid-19

Nasional
Kasus Pemotongan Uang dan Gratifikasi, KPK Panggil Mantan Bupati Bogor

Kasus Pemotongan Uang dan Gratifikasi, KPK Panggil Mantan Bupati Bogor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X