Hadiri Konpers Luhut, Tiga Anggota F-Golkar Dinilai Rendahkan MKD

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Sarifudin Sudding, mengkritik langkah tiga anggota MKD dari Fraksi Partai Golkar dalam mengusut kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Seperti dikutip Harian Kompas, langkah mereka menghadiri jumpa pers yang digelar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dinilai Sudding telah merendahkan harkat dan martabat MKD

Pada Jumat lalu, tiga anggota MKD dari Fraksi Partai Golkar, yakni Wakil Ketua MKD Kahar Muzakir serta anggota MKD, Ridwan Bae dan Adies Kadir mendatangi kantor Luhut dan ikut dalam jumpa pers. (baca: Jelaskan soal Freeport, Luhut Undang Tiga Anggota MKD)

Sudding mengingatkan, Pasal 11 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR menyatakan, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, anggota MKD harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh fraksinya atau pihak lain.

Sebagai turunan dari Pasal 11 Kode Etik DPR itu, lanjut Sudding, MKD secara internal telah membuat kesepakatan, yaitu demi menjaga obyektivitas dan independensi, anggota dan pimpinan tidak diperbolehkan menemui saksi, pengadu, ataupun teradu selama persidangan perkara masih berlangsung.

Dengan pertimbangan itu, menurut dia, langkah tiga anggota MKD dari Fraksi Partai Golkar itu telah merendahkan harkat dan martabat MKD. (baca: Luhut Akui Riza Chalid sebagai Kawan Lama)

”Mereka tidak memahami fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai hakim penjaga etika. Seharusnya MKD menahan diri untuk tidak berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani,” katanya.

Terkait hal itu, rapat MKD pada Senin (14/12/2015), akan meminta klarifikasi dari Kahar, Ridwan, dan Adies. (baca: Meski Ada yang Larang, Ini Alasan Luhut Hadiri Pernikahan Anak Setya Novanto)

Anggota MKD dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faizal, mengatakan, MKD bisa saja memproses tersendiri kehadiran ketiga anggotanya itu dalam jumpa pers Luhut.

Namun, Ridwan tetap mempertanyakan tuduhan pelanggaran kode etik yang ia lakukan bersama dua koleganya. Ia berdalih kehadirannya dalam jumpa pers Luhut untuk mendengarkan keterangan versi Luhut.

Ridwan mengaku tidak tahu bahwa pimpinan MKD saat itu telah mengagendakan pemanggilan Luhut sebagai saksi pada Senin esok. (baca: Luhut Ancam Laporkan Pihak yang Telah Cemarkan Nama Baiknya)

”Kalau saya tahu ia akan diperiksa sebagai saksi, saya tidak akan datang. Lagi pula, konferensi pers itu forum terbuka, beramai-ramai dengan media. Itu bukan pertemuan tertutup antara kami dan Pak Luhut,” katanya.

Pemanggilan Luhut dan pengusaha Muhammad Riza Chalid untuk dimintai keterangan sebagai saksi diputuskan dalam rapat pimpinan MKD, Jumat lalu, yang berakhir sekitar pukul 15.00.

Keputusan rapat itu diberitahukan oleh Wakil Ketua MKD Junimart Girsang dari Fraksi PDI-P dan Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra kepada wartawan ketika keluar dari ruang rapat.

Saat itu, wartawan juga diberi tahu bahwa rapat tersebut dihadiri pula oleh Ketua MKD Surahman Hidayat dari PKS dan Kahar Muzakir. (baca: Terganggu Kasus Freeport, Luhut Minta Tunjukkan Kesalahannya)

Sementara itu, jumpa pers Luhut yang dihadiri Kahar dan dua koleganya dari Fraksi Partai Golkar dimulai sekitar pukul 17.00.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai, kehadiran tiga anggota MKD dalam jumpa pers Luhut menunjukkan bahwa MKD tidak menjalankan fungsinya sebagai penegak etika kedewanan. Alih-alih menjaga etika, mereka justru melanggar etika itu.

Setelah anggota DPR mendapat posisi sebagai anggota MKD, mereka seharusnya sadar bahwa mereka tidak boleh lagi terpengaruh kepentingan partai.

”Memang tidak mudah karena DPR adalah lembaga politik. Namun, mari kembali lagi pada filosofi dan hakikat MKD sebagai mahkamah penjaga kehormatan Dewan. Kepada siapa lagi sesama anggota DPR harus mencontoh kalau MKD yang seharusnya menjadi teladan justru tidak bertanggung jawab secara etika dan mempertontonkan sesuatu yang tidak pantas,” tutur Siti.