Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNP2TKI Gandeng Interpol Tanggulangi Perdagangan Orang Berkedok TKI

Kompas.com - 13/12/2015, 21:08 WIB
BOGOR, KOMPAS.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan bekerjasama dengan Interpol dalam rangka menangani permasalahan TKI di luar negeri. Masalah tersebut termasuk di antaranya adalah maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok penempatan TKI.

Demikian dikatakan oleh Direktur Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI, Brigjen Pol Nurwindianto yang hadir dalam acara Pertemuan Tim Koordinasi Interpol dengan pemangku kepentingan di Bogor, Jumat (11/12/2015).

"Kerjasama ini sangat penting mengingat Interpol memiliki jejaring ke 190 negara plus 3 negara yang akan di kukuhkan pada Sidang Interpol ke-85 tahun 2016 di Bali," ujarnya.

"Interpol memiliki data informasi yang dapat BNP2TKI gunakan dalam rangka penanganan masalah TKI maupun menanggulangi tindak TPPO," ujar Nurwindianto.

Dia mengakui permasalahan TKI sangat kompleks. Untuk itu, penanganannya membutuhkan kerjasama berbagai pihak, antara lain kementerian atau lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Untuk itu, terkait acara Interpol ini dibutuhkan adanya tindak lanjut yang nantinya akan diawali dengan MoU antara BNP2TKI dan Interpol untuk memperkuat jejaring dan informasi serta data untuk BNP2TKI," jelas Nurwindianto.

Selain itu, masalah dan ancaman saat ini juga semakin dinamis. Menurut dia, potensi munculnya teroris dan paham ISIS yang mulai masuk ke Indonesia sangat rawan bagi para TKI.

"Butuh penguatan menghadapi ancaman-ancaman dan isu-isu global, regional dan nasional di tengah lingkungan yang semakin dinamis ini," sambungnya.

Sementara itu, Ses BNC Interpol Brigjen Polisi Azwar Emzet menyampaikan bahwa Interpol mendukung upaya perlindungan terhadap TKI yang dilakukan BNP2TKI di bawah kepemimpinan Nusron Wahid. Menurut dia, kerjasama antarlembaga harus semakin dioptimalkan.

"Kami siap kalau BNP2TKI mengundang kami untuk menjadi pembicara dalam acara yang diselenggarakan BNP2TKI atau dalam event apapun," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com