Kompas.com - 13/12/2015, 21:08 WIB
EditorLatief
BOGOR, KOMPAS.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan bekerjasama dengan Interpol dalam rangka menangani permasalahan TKI di luar negeri. Masalah tersebut termasuk di antaranya adalah maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok penempatan TKI.

Demikian dikatakan oleh Direktur Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI, Brigjen Pol Nurwindianto yang hadir dalam acara Pertemuan Tim Koordinasi Interpol dengan pemangku kepentingan di Bogor, Jumat (11/12/2015).

"Kerjasama ini sangat penting mengingat Interpol memiliki jejaring ke 190 negara plus 3 negara yang akan di kukuhkan pada Sidang Interpol ke-85 tahun 2016 di Bali," ujarnya.

"Interpol memiliki data informasi yang dapat BNP2TKI gunakan dalam rangka penanganan masalah TKI maupun menanggulangi tindak TPPO," ujar Nurwindianto.

Dia mengakui permasalahan TKI sangat kompleks. Untuk itu, penanganannya membutuhkan kerjasama berbagai pihak, antara lain kementerian atau lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Untuk itu, terkait acara Interpol ini dibutuhkan adanya tindak lanjut yang nantinya akan diawali dengan MoU antara BNP2TKI dan Interpol untuk memperkuat jejaring dan informasi serta data untuk BNP2TKI," jelas Nurwindianto.

Selain itu, masalah dan ancaman saat ini juga semakin dinamis. Menurut dia, potensi munculnya teroris dan paham ISIS yang mulai masuk ke Indonesia sangat rawan bagi para TKI.

"Butuh penguatan menghadapi ancaman-ancaman dan isu-isu global, regional dan nasional di tengah lingkungan yang semakin dinamis ini," sambungnya.

Sementara itu, Ses BNC Interpol Brigjen Polisi Azwar Emzet menyampaikan bahwa Interpol mendukung upaya perlindungan terhadap TKI yang dilakukan BNP2TKI di bawah kepemimpinan Nusron Wahid. Menurut dia, kerjasama antarlembaga harus semakin dioptimalkan.

"Kami siap kalau BNP2TKI mengundang kami untuk menjadi pembicara dalam acara yang diselenggarakan BNP2TKI atau dalam event apapun," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung 'Legal Standing'

Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung "Legal Standing"

Nasional
BREAKING NEWS - Brimob Bersenjata Datangi Rumah Irjen Ferdy Sambo

BREAKING NEWS - Brimob Bersenjata Datangi Rumah Irjen Ferdy Sambo

Nasional
Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Nasional
Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Nasional
UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

Nasional
Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Nasional
Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Nasional
Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Nasional
Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Nasional
Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Nasional
Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan 'Justice Collaborator' Masih Didalami

LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan "Justice Collaborator" Masih Didalami

Nasional
Beberapa Personel Propam Polri Bersarung Tangan Latex Masuki Rumah Ferdy Sambo

Beberapa Personel Propam Polri Bersarung Tangan Latex Masuki Rumah Ferdy Sambo

Nasional
PPP Sebut KIB Pertimbangkan Figur Internal Lebih Dulu untuk Jadi Capres

PPP Sebut KIB Pertimbangkan Figur Internal Lebih Dulu untuk Jadi Capres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.