Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Freeport Disamakan dengan VOC pada Zaman Belanda

Kompas.com - 12/12/2015, 12:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan, pembentukan pansus Freeport merupakan momentum untuk memperbaiki sistem tata kelola migas nasional.

Selama ini, menurut dia, Freeport telah menerapkan sistem kolonialisme gaya baru layaknya VOC pada masa penjajahan Belanda.

"Salah satu komisaris Freeport beberapa waktu lalu pernah bilang, kalau bisa, perpanjangan kontrak sampai 2041. Itu seakan-akan emas itu jadi hak mereka," kata Masinton saat diskusi bertajuk "Antara Freeport, Politik, dan Kekuasaan" di Jakarta, Sabtu (12/12/2015).

Ia menambahkan, jika pemerintah tidak tegas terkait persoalan Freeport, dikhawatirkan, pemerintah ke depan hanya bisa tunduk kepada kepentingan asing.

Sementara itu, anggota Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengatakan, pembentukan pansus Freeport sebaiknya diusulkan setelah masa reses atau tahun depan. Jika saat ini digulirkan, masa persidangan DPR akan berakhir pada pekan depan.

"Saya siap menjadi salah satu inisiator pembentuknya," kata Yandri.

Ia menambahkan, pembentukan pansus Freeport tentu bukan persoalan mudah. Perusahaan tambang tersebut tentu akan berupaya menggagalkan inisiasi pembentukannya. Sebab, jika sampai pansus terbentuk, sejumlah persoalan lain di dalam Freeport akan terbongkar.

"Kita ingin melihat apakah nantinya ada kongkalikong, pencemaran lingkungan, mark up laporan keuangan, siapa yang bermain di pajak, siapa penguasa masa lalu yang bermain, dan banyak kesalahan lain kalau ini digolkan," kata dia.

Wakil Ketua DPR ingin pansus

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, penyelesaian persoalan yang terjadi di PT Freeport Indonesia tak bisa hanya fokus terhadap satu masalah. Sebab, banyak persoalan lain yang terjadi di dalam perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

Sebelumnya, polemik Freeport muncul setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Novanto diduga meminta sejumlah saham kepada Freeport dengan mengatasnamakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Saya yakin sebagian besar akan setuju dengan pembentukan pansus itu karena banyak masalah tak tersentuh, seperti kontrak karya 1, kontrak karya 2, dan hubungan dengan Freeport, perlu diungkap secara holistik," kata Fadli di acara yang sama.

Fadli membantah jika selama ini partai politik kurang tegas menyikapi persoalan Freeport ini. Menurut dia, partai belum bisa menunjukkan sikapnya lantaran belum ada media yang bisa memfasilitasi hal itu.

"Pansus ini jadi medannya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com