Kompas.com - 11/12/2015, 19:37 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan sebelum menggelar rapat dikantornya, Jakarta, bersama perwakilan Badan Intelijen Negara, Kapolri Jenderal Badrodin dan mantan Sekretaris Kabinet sekaligus pakar di bidang pertahanan, Andi Widjajanto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Senin (30/11/2015). Rapat tersebut membahas pembentukan Dewan Keamanan Nasional. TRIBUNNEWS/HERUDINMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan sebelum menggelar rapat dikantornya, Jakarta, bersama perwakilan Badan Intelijen Negara, Kapolri Jenderal Badrodin dan mantan Sekretaris Kabinet sekaligus pakar di bidang pertahanan, Andi Widjajanto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Senin (30/11/2015). Rapat tersebut membahas pembentukan Dewan Keamanan Nasional.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mempertimbangkan untuk melaporkan sejumlah pihak yang berupaya mencemarkan nama baiknya ke aparat berwajib.

Ia menegaskan tidak terlibat dalam polemik Freeport yang terjadi saat ini.

"Saya akan pertimbangkan (lapor ke penegak hukum). Memangnya dia saja yang bikin orang lain repot? Saya juga bisa bikin dia repot," ungkap Luhut saat memberikan keterangan di kantornya, Jumat (11/12/2015). 

Nama Luhut sebelumnya disebut dalam rekaman pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. 

Dalam pembicaraan yang terjadi pada 8 Juni 2015 itu, diduga ada permintaan saham Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Baca: Luhut Akui Riza Chalid sebagai Kawan Lama)

Luhut pun tidak menyebut siapa pihak yang akan dilaporkannya. Ia hanya menyebutkan bahwa selama ini pihak-pihak itu menudingnya terlibat konspirasi renegosiasi kontrak perusahaan asal negeri Paman Sam itu.

"Ingat,  kesabaran orang ada batasannya. Jadi terus terang, saya masih melihat gerak maju sampai di mana. Tetapi, kalau sudah keterlaluan, saya pengin tahu dia sampai di mana," kata Luhut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menambahkan, secara tegas, ia mengingatkan kepada Presiden agar mengkaji lebih dalam perpanjangan kontrak Freeport. (Baca: Luhut: Apakah Masuk Akal Ada Orang Minta Saham Freeport 20 Persen?)

Sebab, jika mengacu pada UU Minerba, pembicaraan perpanjangan itu baru dapat dilaksanakan dua tahun sebelum kontrak mereka habis pada 2021.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.