Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terganggu Kasus Freeport, Luhut Minta Tunjukkan Kesalahannya

Kompas.com - 11/12/2015, 18:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum dan, Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan marah setelah namanya disebut-sebut dalam percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Dalam pembicaraan yang terjadi pada 8 Juni 2015 itu diduga ada permintaan saham Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Itu yang lama-lama membuat saya merasa tidak adil. Saya ingin orang yang berbicara mengenai ini datang ke saya. Tunjukkan ke saya salahnya di mana?" kata Luhut saat memberikan keterangan di kantornya di Jakarta, Jumat (11/12/2015).

"Tunjukkan sekali lagi, kesalahan saya di mana? Karena saya terganggu, dengan anak-anak saya yang masih tentara aktif, saya sendiri, dan istri saya," lanjut Luhut.

Ia menjelaskan, ketika rapat kabinet terbatas pada 16 Maret 2015 saat dirinya masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan, ia telah merekomendasikan agar proses perpanjangan Freeport perlu dikaji mendalam.

Sebab, jika merujuk pada UU Minerba, perpanjangan kontrak Freeport baru dapat dilaksanakan dua tahun sebelum kontraknya berakhir pada 2021. (Baca: "Jangan Anggap Enteng, Pak Luhut")

Sikap tersebut, lanjut Luhut, kembali ditegaskan pada dua memo yang ia serahkan kepada Presiden pada 15 Mei 2015 dan 17 Juni 2015.

Setelah itu, pada 2 Oktober 2015, Presiden memanggil salah satu staf khusus pada Menko Polhukam bernama Lambock. (Baca: Ketika Luhut Mendekati Jusuf Kalla...)

Presiden meminta penjelasan kepada Lambock dan ditegaskan bahwa proses perpanjangan Freeport baru bisa diajukan 2019.

Pada 19 Oktober 2015, kata Luhut, Presiden menegaskan bahwa perpanjangan Freeport baru bisa diajukan pada 2019.

Selain itu, Presiden juga mengajukan lima syarat negosiasi, yaitu pembangunan Papua, konten lokal, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan.

"Saya ingin berhadapan dengan orang yang berbicara seperti itu (menuduh dapat membantu perpanjangan kontrak). Agar kita bisa berbicara dengan baik. Jangan negeri ini dirusak oleh berita-berita tidak benar," kata dia.

"Saya merasa terganggu tentang itu, dan saya terganggu karena mengganggu keluarga saya. Menurut saya, ini sudah keterlaluan. Siapa saja, saya ulangi, siapa saja, saya pertaruhkan untuk menghadapi itu," tambah Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com