Jokowi: Kita Harus Berani Rekonsiliasi Selesaikan Kasus HAM

Kompas.com - 11/12/2015, 14:17 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengakui bahwa di Indonesia masih banyak masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum terselesaikan. Karena itu, Jokowi mendorong jajarannya untuk mempercepat penyelesaian pelanggaran HAM.

"Kita semua harus punya keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur-jalur yudisial ataupun non-yudisial," kata Jokowi saat berpidato dalam peringatan Hari HAM di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Jokowi menuturkan, selain pelanggaran HAM masa lalu, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk menyelesaikan konflik agraria, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah juga menghadapi pemenuhan hak dasar kelompok terpinggirkan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas karena perbedaan etnis atau agama.

Menurut Jokowi, konflik agraria akan diselesaikan dengan membenahi tumpang tindihnya hak atas tanah dan menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Di setiap provinsi, kata Jokowi, konflik agraria menyebabkan munculnya sekitar 800 kasus.

"Ini juga yang harus cepat dan segera diselesaikan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjamin kebebasan berekspresi dan demonstrasi damai. Ia mempersilakan jika masyarakat ingin berdemonstrasi, asalkan memenuhi aturan.

"Perlu sinergi antara Komnas HAM, aparat hukum, dan lembaga peradilan, bersinergi untuk mencari penyelesaian hal-hal yang tadi saya sampaikan," kata Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

Nasional
'Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19...'

"Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19..."

Nasional
Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Nasional
Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Nasional
Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Nasional
Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

Nasional
Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Nasional
Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Nasional
Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Nasional
Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

Nasional
Komnas HAM Ingin Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Proses Hukum

Komnas HAM Ingin Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Proses Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X