Kompas.com - 11/12/2015, 12:54 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang menilai, Ketua DPR Setya Novanto terbukti telah melanggar kode etik.

Hal tersebut dia simpulkan berdasarkan informasi adanya tiga kali pertemuan Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin untuk membahas renegosiasi kontrak Freeport.

Dalam pertemuan kedua dan ketiga, Novanto turut serta mengajak pengusaha minyak Riza Chalid. (Baca: Kahar Muzakir Tuding Bos Freeport Adu Domba dan Menipu)

"Pelanggaran kode etik dalam pertemuan itu ada. Selesai. Tinggal bobotnya, ringan, sedang, berat, perlu kita dalami," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/12/2015).

Junimart mengatakan, untuk mendalami bobot tersebut, MKD masih akan melakukan sejumlah pendalaman, salah satunya memanggil Riza Chalid.

MKD sejauh ini sudah mendengarkan keterangan Novanto dan Maroef di persidangan. Hanya Riza Chalid yang belum berhasil dihadirkan. (Baca: Polisi Bisa Jemput Paksa Jika Riza Chalid Tersangka)

"Dari mulai awal sampai hari ini, saya katakan Riza harus dipanggil karena dia yang paling tahu anatomi pertemuan, paling dominan," ucapnya.

Junimart mengatakan, pukul 13.00 WIB siang ini, MKD akan menggelar rapat pimpinan. Rapim ini sekaligus untuk membahas langkah MKD selanjutnya setelah gagal mendapatkan rekaman asli percakapan Novanto, Riza, dan Maroef dari Kejaksaan Agung. (Baca: Ini Isi Surat Penolakan Bos Freeport Pinjamkan Rekaman ke Siapa Pun)

Dalam persidangan tertutup di MKD, Novanto sudah membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Meski begitu, Novanto tidak melampirkan atau menunjukkan bukti apa pun. (Baca: Bantah Semua Tuduhan, Setya Novanto Tidak Menyertai Bukti)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Parpol Diminta Cari Capres yang Dapat Menjawab Persoalan Masyarakat

Parpol Diminta Cari Capres yang Dapat Menjawab Persoalan Masyarakat

Nasional
Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka Baru Kasus Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka Baru Kasus Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Nasional
Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Nasional
Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Nasional
Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Nasional
DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

Nasional
Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Nasional
RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

Nasional
Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Nasional
Untung-Rugi jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Mana Pun Jelang 2024

Untung-Rugi jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Mana Pun Jelang 2024

Nasional
Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Nasional
Kementan Sebut PMK Hewan Ternak Ada di 216 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Kementan Sebut PMK Hewan Ternak Ada di 216 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Nasional
Di Hadapan Ketua KPK, Sekjen PDI-P Pamer Upaya Tekan Biaya Pilkada

Di Hadapan Ketua KPK, Sekjen PDI-P Pamer Upaya Tekan Biaya Pilkada

Nasional
Kontras Catat 50 Tindak Kekerasan yang Dilakukan Aparat dalam Setahun

Kontras Catat 50 Tindak Kekerasan yang Dilakukan Aparat dalam Setahun

Nasional
Tolak Duet Pemersatu Bangsa, PSI: Anies Bukan Cawapres yang Tepat buat Ganjar

Tolak Duet Pemersatu Bangsa, PSI: Anies Bukan Cawapres yang Tepat buat Ganjar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.