Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Tak Menyesal Bertemu Donald Trump

Kompas.com - 10/12/2015, 13:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon ikut mengecam pernyataan bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang ingin melarang umat Muslim masuk ke AS. Fadli yang pernah bertemu dan selfie dengan Trump ini menganggap pernyataan tersebut konyol.

"Menurut saya, pernyataan Donald Trump itu pernyataan yang konyol. Itu melanggar HAM," kata Fadli saat dihubungi, Kamis (10/12/2015).

Fahri mengatakan, AS adalah salah satu negara demokrasi yang menjunjung tinggi keberagaman. (Baca: Bertemu Donald Trump, Fadli Zon Sempat Minta Tanda Tangan dan "Selfie")

Warga Muslim di AS, lanjut Fadli, jumlahnya cukup banyak dan bahkan juga memberikan kontribusi bagi Negeri Paman Sam itu.

"Kalau dia menyatakan hal yang diskriminatif seperti itu, itu sangat bertentangan," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Kendati demikian, Fadli mengaku tidak menyesali pertemuannya dengan Trump pada September 2015 lalu. (Baca: Fadli Zon Serahkan Topi dari Donald Trump dan Minta KPK Jangan "Lebay")

Menurut dia, pertemuan Trump dengan rombongan delegasi DPR yang sempat diusut oleh Mahkamah Kehormatan Dewan itu murni untuk membahas investasi dan tak ada hubungannya dengan sikap diskriminatif Trump ke umat Muslim.

"Enggak (menyesal)-lah, kan enggak ada urusan. Kalau dia berinvestasi di Indonesia, ya bagus-bagus saja," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

MKD sebelumnya menjatuhkan sanksi teguran terhadap Ketua DPR Setya Novanto dan Fadli Zon. Mereka dianggap melakukan pelanggaran kode etik ringan saat bertemu Trump di New York. (Baca: MKD Putuskan Novanto-Fadli Langgar Kode Etik Ringan)

Setya dan Fadli dinilai kurang hati-hati menjalankan tugas di luar negeri dengan kesalahan ada pada jawaban Setya saat Trump menanyakan apakah penduduk Indonesia menyukai dirinya.

Dalam pidatonya di atas kapal USS Yorktown pada Senin (7/12/2015) waktu AS, Trump menyatakan, penghentian masuknya Muslim ke AS harus diterapkan "sampai para wakil rakyat kita bisa memecahkan apa yang sebenarnya tengah terjadi".

Pidato ini juga dipengaruhi penembakan massal di California, AS, yang menewaskan belasan orang.

"Kita tak punya pilihan," kata Trump sembari menambahkan bahwa para pelaku radikal ingin membunuh orang-orang Amerika. (Baca: Ini Bisnis Donald Trump di Negara-negara Muslim)

"Keadaannya semakin buruk saja. Kita akan mengalami lebih banyak (peristiwa) World Trade Center," kata dia merujuk serangan 11 September 2001.

Pernyataan kontroversial ini sudah mendapat kritikan dari banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri. (Baca: Donald Trump Tak Peduli dengan Kecaman terhadap Dirinya)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com