Sentra Usaha TKI Purna Jadi Bukti Negara Hadir Bagi Mantan TKI

Upaya tersebut adalah Sentra Usaha TKI Purna di beberapa lokasi di Indonesia. Sentra tersebut seperti halnya Sentra Usaha Peduli TKI yang juga baru dibentuk dan diresmikan oleh Deputi Perlindungan, Lisna Yoeliani Poeloengan, didampingi Direktur Pemberdayaan, Arini Rahyuwati di kelurahan Watang Bacukiki, kecamatan Bacukiki, Parepare, Sulawesi Selatan (8/12/2015).

Lisna mengatakan, didirikannya Sentra Usaha Peduli TKI Purna itu diharapkan bisa menjadi wadah bagi para mantan TKI untuk berkarya dan membangun daerahnya.

"Potensi TKI sangatlah besar terhadap roda perekonomian daerah," ujar Lisna.

Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Walikota Parepare Taufan Pawe, anggota DPRD Sulsel Andi Nurhanjani, ratusan calon TKI, TKI Purna dan kelurganya, juga dari unsur Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Muspida Parepare, camat dan lurah sekota parepare serta stakeholders penyelenggara penempatan dan perlindungan TKI, perbankan, konsorsium asuransi, pelaksana atau dinas kesehatan, dan asosiasi PPTKIS.

Pada kesempatan tersebut BNP2TKI juga memberikan bantuan kepada kelompok usaha Masagenae, yaitu kelompok usaha Mario dan kelompok usaha Samaturue dalam bentuk sarana transportasi untuk operasional TKI Purna tersebut.

"Kami menyambut baik acara ini dan akan didukung sepenuhnya melalui SKPD setempat," ujar Walikota Parepare Taufan Pawe.

Menurut Lisna, acara itu merupakan wujud nyata negara hadir bagi TKI. Melalui Sentra Usaha Peduli TKI Purna yang diresmikan di Minahasa dan beberapa daerah lain di Indonesia, kegiatan tersebut dilaksanakan BNP2TKI berkolaborasi dengan lembaga keuangan dan pebisnis sebagai wujud nyata kerjasama meningkatkan ekonomi keluarga TKI Purna khususnya dan masyarakat sekitarnya.

Lisna menambahkan, kegiatan itu juga upaya BNP2TKI mendukung program nasional "Indonesia Memanggil" sebanyak 1,8 juta WNI Overstayer dan TKI bermasalah. Dirinya berharap akan ada peraturan daerah (Perda) di Parepare yang mengatur tentang TKI secara rinci TKI, mengingat Parepare merupakan "Pasompa" atau daerah transit untuk berangkat menjadi TKI ke luar negeri.

Selain meresmikan sentra usaha peduli TKI purna, BNP2TKI juga meresmikan sarana kesehatan bagi TKI. Sarana kesehatnt tersebut dibutuhkan untuk memeriksakan kesehatan para TKI sebagai salah satu syarat berangkat bekerja ke luar negeri.

"Parepare merupakan kantong TKI sejak zaman dulu, namun masih belum semuanya berangkat secara prosedural," kata Lisna.

Umumnya mereka sebagai TKI ilegal banyak yang berasal dari NTB, NTT, Jawa Timur, maupun masyarakat sekitar Parepare. Namun, Parepare saat ini sudah menjadi pusat informasi tentang ketenagakerjaan dan tempat pelayanan pemberangkatan dan pemulangan TKI. Sebagai informasi, sampai November 2015 lalu penempatan TKI dari Parepare sebanyak 1.986 orang, dengan Rremitansi pertahunnya kurang lebih Rp 1,6 miliar.

Di acara ini Lisna juga menggagas konsep One Village One Product (Satu Desa Satu Produk) sebagai upaya mengoptimalkan usaha-usaha produktif di desa, terutama bagi TKI Purna dan keluarganya.

"Konsep ini meniru Thailand, di mana dengan berfokus pada kearifan lokal dan dukungan pemerintah daerah terbukti mampu meningkatkan kemandirian dan menggerakkan perekonomian daerah. Jika melihat potensi yang tersedia, saya yakin Indonesia juga bisa melakukannya," tambah Lisna.