Kompas.com - 09/12/2015, 23:23 WIB
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu wujud negara hadir bagi TKI dan keluarganya telah dibuktikan dan dapat dilihat secara nyata dengan bentuk kegiatan pemberdayaan terintegrasi oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Upaya itu diperuntukkan bagi TKI purna dan keluarganya, para WNI-Overstayers atau TKI bermasalah.

Upaya tersebut adalah Sentra Usaha TKI Purna di beberapa lokasi di Indonesia. Sentra tersebut seperti halnya Sentra Usaha Peduli TKI yang juga baru dibentuk dan diresmikan oleh Deputi Perlindungan, Lisna Yoeliani Poeloengan, didampingi Direktur Pemberdayaan, Arini Rahyuwati di kelurahan Watang Bacukiki, kecamatan Bacukiki, Parepare, Sulawesi Selatan (8/12/2015).

Lisna mengatakan, didirikannya Sentra Usaha Peduli TKI Purna itu diharapkan bisa menjadi wadah bagi para mantan TKI untuk berkarya dan membangun daerahnya.

"Potensi TKI sangatlah besar terhadap roda perekonomian daerah," ujar Lisna.

Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Walikota Parepare Taufan Pawe, anggota DPRD Sulsel Andi Nurhanjani, ratusan calon TKI, TKI Purna dan kelurganya, juga dari unsur Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Muspida Parepare, camat dan lurah sekota parepare serta stakeholders penyelenggara penempatan dan perlindungan TKI, perbankan, konsorsium asuransi, pelaksana atau dinas kesehatan, dan asosiasi PPTKIS.

Pada kesempatan tersebut BNP2TKI juga memberikan bantuan kepada kelompok usaha Masagenae, yaitu kelompok usaha Mario dan kelompok usaha Samaturue dalam bentuk sarana transportasi untuk operasional TKI Purna tersebut.

"Kami menyambut baik acara ini dan akan didukung sepenuhnya melalui SKPD setempat," ujar Walikota Parepare Taufan Pawe.

Menurut Lisna, acara itu merupakan wujud nyata negara hadir bagi TKI. Melalui Sentra Usaha Peduli TKI Purna yang diresmikan di Minahasa dan beberapa daerah lain di Indonesia, kegiatan tersebut dilaksanakan BNP2TKI berkolaborasi dengan lembaga keuangan dan pebisnis sebagai wujud nyata kerjasama meningkatkan ekonomi keluarga TKI Purna khususnya dan masyarakat sekitarnya.

Lisna menambahkan, kegiatan itu juga upaya BNP2TKI mendukung program nasional "Indonesia Memanggil" sebanyak 1,8 juta WNI Overstayer dan TKI bermasalah. Dirinya berharap akan ada peraturan daerah (Perda) di Parepare yang mengatur tentang TKI secara rinci TKI, mengingat Parepare merupakan "Pasompa" atau daerah transit untuk berangkat menjadi TKI ke luar negeri.

Selain meresmikan sentra usaha peduli TKI purna, BNP2TKI juga meresmikan sarana kesehatan bagi TKI. Sarana kesehatnt tersebut dibutuhkan untuk memeriksakan kesehatan para TKI sebagai salah satu syarat berangkat bekerja ke luar negeri.

"Parepare merupakan kantong TKI sejak zaman dulu, namun masih belum semuanya berangkat secara prosedural," kata Lisna.

Umumnya mereka sebagai TKI ilegal banyak yang berasal dari NTB, NTT, Jawa Timur, maupun masyarakat sekitar Parepare. Namun, Parepare saat ini sudah menjadi pusat informasi tentang ketenagakerjaan dan tempat pelayanan pemberangkatan dan pemulangan TKI. Sebagai informasi, sampai November 2015 lalu penempatan TKI dari Parepare sebanyak 1.986 orang, dengan Rremitansi pertahunnya kurang lebih Rp 1,6 miliar.

Di acara ini Lisna juga menggagas konsep One Village One Product (Satu Desa Satu Produk) sebagai upaya mengoptimalkan usaha-usaha produktif di desa, terutama bagi TKI Purna dan keluarganya.

"Konsep ini meniru Thailand, di mana dengan berfokus pada kearifan lokal dan dukungan pemerintah daerah terbukti mampu meningkatkan kemandirian dan menggerakkan perekonomian daerah. Jika melihat potensi yang tersedia, saya yakin Indonesia juga bisa melakukannya," tambah Lisna.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan 'Justice Collaborator' Masih Didalami

LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan "Justice Collaborator" Masih Didalami

Nasional
Beberapa Personel Propam Polri Bersarung Tangan Latex Masuki Rumah Ferdy Sambo

Beberapa Personel Propam Polri Bersarung Tangan Latex Masuki Rumah Ferdy Sambo

Nasional
PPP Sebut KIB Pertimbangkan Figur Internal Lebih Dulu untuk Jadi Capres

PPP Sebut KIB Pertimbangkan Figur Internal Lebih Dulu untuk Jadi Capres

Nasional
Empat Kali Wanti-wanti Jokowi soal Pengungkapan Kasus Kematian Brigadir J

Empat Kali Wanti-wanti Jokowi soal Pengungkapan Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Kondisi Terkini Kediaman Ferdy Sambo, Belasan Personel Brimob Lengkap dengan Laras Panjang Disiagakan

Kondisi Terkini Kediaman Ferdy Sambo, Belasan Personel Brimob Lengkap dengan Laras Panjang Disiagakan

Nasional
Wakil Ketua KPK: Sulit Membayangkan Anggota Parpol Bersih dari Korupsi

Wakil Ketua KPK: Sulit Membayangkan Anggota Parpol Bersih dari Korupsi

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Partai Kongres Terima Akses Sipol KPU

UPDATE 9 Agustus: Partai Kongres Terima Akses Sipol KPU

Nasional
Serahkan Bansos di Kalbar, Jokowi: Gunakan untuk Kebutuhan Produktif, Bukan Beli Pulsa

Serahkan Bansos di Kalbar, Jokowi: Gunakan untuk Kebutuhan Produktif, Bukan Beli Pulsa

Nasional
Prabowo-Cak Imin Daftar Bareng ke KPU, Pengamat Nilai Tidak Jaminan Gerindra-PKB Langgeng sampai 2024

Prabowo-Cak Imin Daftar Bareng ke KPU, Pengamat Nilai Tidak Jaminan Gerindra-PKB Langgeng sampai 2024

Nasional
Jokowi: Saat Krisis Kesehatan, Mana yang Enggak Benar Kelihatan

Jokowi: Saat Krisis Kesehatan, Mana yang Enggak Benar Kelihatan

Nasional
PPP Sebut Semua Pejabat Teras Parpol KIB Bakal Datang Bareng ke KPU Besok

PPP Sebut Semua Pejabat Teras Parpol KIB Bakal Datang Bareng ke KPU Besok

Nasional
Jelang Pengumuman Tersangka Baru, Sejumlah Personel Brimob Datangi Rumah Ferdy Sambo

Jelang Pengumuman Tersangka Baru, Sejumlah Personel Brimob Datangi Rumah Ferdy Sambo

Nasional
Dinilai Tak Punya 'Legal Standing' Ajukan Praperadilan, Nizar Dahlan: KPK Mengada-ada

Dinilai Tak Punya "Legal Standing" Ajukan Praperadilan, Nizar Dahlan: KPK Mengada-ada

Nasional
Jokowi: Pemerintah Hitung Kembali APBN, Bansos Kita Tambah kalau Ada Uang Lebih

Jokowi: Pemerintah Hitung Kembali APBN, Bansos Kita Tambah kalau Ada Uang Lebih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.