Bukan Kasus Asusila, Sidang Tertutup Setya Novanto Dianggap Janggal

Kompas.com - 08/12/2015, 18:21 WIB
Makhamah Kehormatan Dewan (MKD) memeriksa Ketua DPR Setya Novanto dalam perkara pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada sidang MKD, Jakarta, Senin (7/12/2015). Sidang berlangsung selama empat jam dan tertutup serta mendapat pengawalan ketat dari Pamdal DPR dan pihak kepolisian. Tampak Setya Novanto memberkan keterangan pers usai menjalani sidang. KOMPAS/ALIF ICHWANMakhamah Kehormatan Dewan (MKD) memeriksa Ketua DPR Setya Novanto dalam perkara pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada sidang MKD, Jakarta, Senin (7/12/2015). Sidang berlangsung selama empat jam dan tertutup serta mendapat pengawalan ketat dari Pamdal DPR dan pihak kepolisian. Tampak Setya Novanto memberkan keterangan pers usai menjalani sidang.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi, menilai, pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak konsisten dalam menggelar persidangan kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto.

Hal itu menyusul proses pemeriksaan Setya yang berlangsung tertutup, Senin (7/12/2015).

Pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali itu berbeda dari dua pemeriksaan sebelumnya, yaitu terhadap Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan Menteri ESDM Sudirman Said.

Kedua orang itu menjalani pemeriksaan secara terbuka. (Baca: Patahkan Argumentasi Setya Novanto soal Rekaman Ilegal, Ini Penjelasan Jaksa Agung)

"Itu menurut saya tidak konsisten. Sebelumnya sudah terbuka, lalu tertutup. Apakah itu (kasus Novanto) perbuatan memalukan?" kata Taufiq saat dihubungi, Selasa (8/12/2015).

Setya Novanto sebelumnya dilaporkan Sudirman ke MKD atas kasus dugaan pelanggaran kode etik. Ia diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden, serta menjanjikan bantuan dalam proses renegosiasi kontrak Freeport.

Janji itu disampaikan Setya saat berbicara dengan Maroef dan seorang pengusaha, Riza Chalid, pada 8 Juni 2015 lalu. (Baca: Setelah Periksa Novanto, Ada Anggota MKD yang Minta Pengusutan Distop)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Taufiq, tidak seharusnya proses persidangan terhadap Serya itu berlangsung tertutup, sekalipun sudah ada kesepakatan dalam rapat pleno MKD yang menyatakan bahwa sidang dapat dilakukan, baik tertutup maupun terbuka.

"Kalau itu sebuah hal yang memalukan, pemerkosaan, zina, (wajar) ditutup. Kalau tidak memalukan?" kata dia. (Baca: Setya Novanto Banyak Jawab "Tidak Tahu, Lupa" Saat Ditanya di MKD)

Taufiq menambahkan, sulit menaruh harapan bahwa MKD akan memberikan putusan yang bijak dalam kasus ini. Hal tersebut terlebih lagi setelah adanya perbedaan sikap di antara anggota MKD dalam memutuskan pemeriksaan Novanto berlangsung tertutup atau terbuka.

Untuk itu, ia berharap agar Presiden Joko Widodo dapat membawa kasus pencatutan namanya ke aparat penegak hukum.

Sebab, ia melihat ada unsur pidana dalam rekaman percakapan itu. (Baca: Sidang Tertutup yang Ditutup-tutupi...)

"Jadi, segala sesuatu, telah terbukti dia. Menurut saya, itu menghina Presiden dengan mengatakan Presiden kepala batu, koppig, kemudian mengatakan hal lain, dan dia duduk di situ dengan membawa seorang Reza dan ingin dapat saham. Itu persekongkolan jahat," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Nasional
Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

Nasional
UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

Nasional
Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Nasional
UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X