Kompas.com - 07/12/2015, 18:23 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan sebelum menggelar rapat dikantornya, Jakarta, bersama perwakilan Badan Intelijen Negara, Kapolri Jenderal Badrodin dan mantan Sekretaris Kabinet sekaligus pakar di bidang pertahanan, Andi Widjajanto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Senin (30/11/2015). Rapat tersebut membahas pembentukan Dewan Keamanan Nasional. TRIBUNNEWS/HERUDINMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan sebelum menggelar rapat dikantornya, Jakarta, bersama perwakilan Badan Intelijen Negara, Kapolri Jenderal Badrodin dan mantan Sekretaris Kabinet sekaligus pakar di bidang pertahanan, Andi Widjajanto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Senin (30/11/2015). Rapat tersebut membahas pembentukan Dewan Keamanan Nasional.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa dirinya akan memantau langsung pelaksanaan pilkada serentak di daerah yang dianggap rawan terjadi konflik.

Ia ingin memastikan pilkada di daerah "panas" itu berjalan tertib dan kondusif.

"Saya akan lihat ke beberapa tempat yang agak panas," kata Luhut, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/12/2015).

Adapun beberapa daerah yang dianggap rentan terjadi konflik saat pilkada terletak di wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Luhut mengaku telah memberikan laporan terkait daerah rawan konflik pilkada kepada Presiden Joko Widodo, khususnya pelaksanaan pilkada Simalungun, Sumatera Utara.

Menurut Luhut, potensi konflik saat pilkada umumnya disebabkan ketatnya persaingan antar-pasangan calon kepala daerah.

Ia menyatakan telah mengantisipasi agar di daerah-daerah tersebut tidak terjadi konflik pilkada.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masih ada 2-3 tempat yang potensi ada sedikit masalah, tapi kita sudah antisipasi," ucap Luhut.

Pilkada serentak akan digelar Rabu (9/12/2015) di 269 kabupaten/kota dan provinsi. Pemerintah menetapkan hari libur nasional saat pilkada digelar



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Nasional
KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Nasional
Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Nasional
UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

Nasional
Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Nasional
Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Nasional
Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Nasional
Penularan Covid-19 di DKI dan Jabar Meningkat, BNPB Siapkan 8.000 Kamar Isolasi

Penularan Covid-19 di DKI dan Jabar Meningkat, BNPB Siapkan 8.000 Kamar Isolasi

Nasional
Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Nasional
UPDATE 18 Juni: 12.096.066 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 Juni: 12.096.066 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Ulang Sekolah Tatap Muka

Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Ulang Sekolah Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X