Kompas.com - 07/12/2015, 17:02 WIB
Petugas pengamanan dalam DPR berbasis menyambut kedatangan Ketua DPR Setya
Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan, Senin (7/12/2015).
IhsanuddinPetugas pengamanan dalam DPR berbasis menyambut kedatangan Ketua DPR Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan, Senin (7/12/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono mengakui sengaja mengerahkan sekitar 50 petugas pengamanan dalam untuk mengawal jalannya sidang Ketua DPR Setya Novanto.

Menurut dia, pengawalan ini merupakan hal yang wajar.

"Wajar, karena sudah ada opini berlebihan. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan," kata Roem Kono seusai mendampingi Setya menghadiri sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2015).

Rekan satu fraksi Setya Novanto di Partai Golkar ini pun mengakui bahwa pengawalan saat Setya diperiksa berbeda dari pengawalan dua sidang sebelumnya.

Saat MKD menghadirkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, petugas yang berjaga hanya belasan orang.

"Memang harus seperti itu, Ketua DPR harus dikawal ketat," ucap Roem Kono.

Roem pun meminta pengawalan ketat ini tidak perlu dipersoalkan. Hal yang terpenting, kata dia, Setya sudah bersedia menghadiri panggilan MKD.

Penjagaan ketat petugas pamdal ini dimulai dari 45 menit sebelum Setya tiba di ruang sidang MKD, sekitar pukul 13.47 WIB. Petugas pamdal membentuk barisan dari pintu depan Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, yang mengisyaratkan bahwa Setya akan datang melalui pintu itu.

Namun, rupanya Setya masuk melalui pintu samping dan langsung bergerak cepat masuk ke ruang sidang. Setelah itu, pintu ruang sidang langsung ditutup. Petugas pamdal langsung berjaga di depan pintu.

Stasiun TV Parlemen yang biasanya meliput jalannya sidang untuk kemudian disiarkan di stasiun televisi swasta lain tidak diizinkan untuk masuk. Penjagaan ketat masih berlangsung saat sidang Setya diskors.

Novanto dilaporkan ke MKD karena diduga meminta sejumlah saham dan proyek listrik dari PT Freeport.

Setya diduga melakukan hal tersebut saat dia bersama pengusaha minyak Riza Chalid bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin pada 8 Juni 2015.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ngabalin Sebut Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Beri Masukan soal Calon Pemimpin IKN

Ngabalin Sebut Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Beri Masukan soal Calon Pemimpin IKN

Nasional
Perhimpunan Pendidikan dan Guru: PTM 100 Persen Saat Ini Tidak Aman!

Perhimpunan Pendidikan dan Guru: PTM 100 Persen Saat Ini Tidak Aman!

Nasional
Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

Nasional
Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

Nasional
Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

Nasional
Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Nasional
Kasus Ujaran Kebencian Edy Mulyadi Naik ke Tahap Penyidikan, Polri Kirim SPDP ke Kejagung

Kasus Ujaran Kebencian Edy Mulyadi Naik ke Tahap Penyidikan, Polri Kirim SPDP ke Kejagung

Nasional
Tingkat Kepatuhan LHKPN pada 2021 Sebesar 97,35 Persen

Tingkat Kepatuhan LHKPN pada 2021 Sebesar 97,35 Persen

Nasional
Geledah Rumah Bupati Langkat, KPK Temukan Uang hingga Satwa Dilindungi

Geledah Rumah Bupati Langkat, KPK Temukan Uang hingga Satwa Dilindungi

Nasional
Penularan Omicron Tinggi di Jabodetabek, P2G Desak PTM 100 Persen Dihentikan

Penularan Omicron Tinggi di Jabodetabek, P2G Desak PTM 100 Persen Dihentikan

Nasional
Deretan Partai Pendatang Baru yang Akan Ramaikan Pemilu 2024, Bentukan Amien Rais hingga Loyalis Anas Urbaningrum

Deretan Partai Pendatang Baru yang Akan Ramaikan Pemilu 2024, Bentukan Amien Rais hingga Loyalis Anas Urbaningrum

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satu Poin, KPK Pastikan Tak Akan Berpuas Diri

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satu Poin, KPK Pastikan Tak Akan Berpuas Diri

Nasional
Kejagung Mulai Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat Kominfo soal Dugaan Korupsi Penyewaan Satelit

Kejagung Mulai Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat Kominfo soal Dugaan Korupsi Penyewaan Satelit

Nasional
58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

Nasional
Pengambilalihan Kendali Udara di Natuna Disebut Punya 3 Substansi

Pengambilalihan Kendali Udara di Natuna Disebut Punya 3 Substansi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.