Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Dianggap Abai Atasi Kriminalisasi terhadap KPK

Kompas.com - 07/12/2015, 01:54 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dianggap membiarkan terjadinya kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Meski secara lisan menolak kriminalisasi terhadap KPK, Jokowi tidak memastikan kriminalisasi berhenti secara total.

"Dalam hal kriminalisasi berlanjut, kita bisa lihat ujungnya otoritas ada di presiden. Tapi dia tidak bisa memastikan instruksi dia bisa dijalankan," kata pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum, Muji Kartika Rahayu, Minggu (6/12/2015) di Jakarta.

Hal tersebut, kata Muji, terlihat saat Ombudsman RI memberi sejumlah rekomendasi kepada Kepala Polri Badrodin Haiti untuk memberi sanksi kepada sejumlah bawahannya terkait penangkapan Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto.

Saat itu, Ombudsman juga menyurati Jokowi terkait rekomendasi itu.

"Presiden kemudian menyurati Kapolri, tapi tindak lanjutnya tidak dilakukan sama sekali," kata Muji.

Jokowi juga tidak memastikan bahwa rekomendaai itu benar berjalan atau tidak. Malah terkesan membiarkan saat tidak mendengar Badrodin memberi sanksi kepada bawahannya.

Hal tersebut, kata Muji, terjadi dua kali. Lagi-lagi Jokowi tidak menegur Badrodin karena tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

"Presiden menegur Kapolri lagi kenapa rekomendasi enggak dilaksanain. Enggak diapa-apain juga sama Kapolri. Ya, Presiden enggak ngapain juga. Enggak bisa manggil, 'Ini harus dijalankan'," kata Muji.

Padahal, kata Muji, sah-sah saja jika Jokowi memerintahkan Badrodin untuk menghentikan kasus yang menjerat anggota KPK.

Salah satunya penyidik KPK Novel Baswedan yang beberapa hari lalu sempat ditahan di Polda Bengkulu.

"Kita harap ke Kapolri untuk selesaikan kriminalisasi, mustahil. Pimpinan KPK juga mustahil karna kewenangannya terbatas," ucap Muji.

"Ujungnya di presiden. Dia pasti bukan satu-satunya, tapi dia pemegang bola terakhir," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com