Kompas.com - 05/12/2015, 15:43 WIB
Direktur Populi Center Nico Harjanto, Ketua Umum PSI Grace Natalie, Ketua Perludem Didik Supriyanto, Koorsinator Formappi Sebaatian Salang, dan Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz dalam diskusi bertajuk Pilkada Serentak di Jakarta, Sabtu (5/12/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraDirektur Populi Center Nico Harjanto, Ketua Umum PSI Grace Natalie, Ketua Perludem Didik Supriyanto, Koorsinator Formappi Sebaatian Salang, dan Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz dalam diskusi bertajuk Pilkada Serentak di Jakarta, Sabtu (5/12/2015)
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, menilai, proses persiapan Pilkada Serentak 9 Desember 2015 belum matang.

Hal tersebut dilihatnya dari regulasi yang kerap berubah-ubah dan tidak pasti.

"Misalnya ada daerah yang tinggal satu calon, ada daerah yang tiba-tiba menjelang pemungutan suara didiskualifikasi. Ini jadi salah satu contoh persiapan yang kurang mantap dari penyelenggara pilkada," kata Sebastian di Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Ia juga memaparkan tentang peraturan baru terkait negara mencoba membantu menyuntikkan biaya kampanye untuk menekan biaya politik calon kepala daerah.

Hal tersebut, menurut dia, tidak banyak membantu. Sebab, para calon kepala daerah juga melakukan sosialisasi jauh hari sebelum kampanye.

"Pengalaman saya, negara ikut membantu setelah ada kepastian siapa calon. Tapi, 1-2 tahun sebelum itu kan harus sosialisasi."

"Saya sendiri menghabiskan biaya sangat besar untuk sosialisasi," ujar pria yang pernah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Adanya calon kepala daerah yang pada saat-saat terakhir didiskualifikasi, menurut Sebastian, juga menjadi salah satu permasalahan dalam Pilkada Serentak.

Ia mengkhawatirkan, jika tidak diantisipasi dengan baik konflik pencalonan tersebut akan pecah pada hari H atau setelah hari H pemungutan dan penghitungan suara.

"Kita harap betul, dengan segala kekurangan persiapan yang ada selama ini, tetap saja kita akan punya ratusan kepala daerah baru setelah tanggal 9."

"Mereka itu orang-orang yang diharapkan bisa mengubah Indonesia mulai dari daerah," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X