Dalam Pilkada Serentak, Partai Minta "Saham" Masih Terjadi

Kompas.com - 05/12/2015, 13:32 WIB
Direktur Populi Center Nico Harjanto, Ketua Umum PSI Grace Natalie, Ketua Perludem Didik Supriyanto, Koorsinator Formappi Sebaatian Salang, dan Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz dalam diskusi bertajuk Pilkada Serentak di Jakarta, Sabtu (5/12/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraDirektur Populi Center Nico Harjanto, Ketua Umum PSI Grace Natalie, Ketua Perludem Didik Supriyanto, Koorsinator Formappi Sebaatian Salang, dan Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz dalam diskusi bertajuk Pilkada Serentak di Jakarta, Sabtu (5/12/2015)
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz menilai, fenomena partai minta "saham" alias mahar masih terjadi pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015.

Menurut dia, fenomena tersebut tak hanya terjadi di daerah tertentu, tetapi ada di semua daerah.

"Partai minta "saham" pada saat pencalonan itu nyata. Ini sudah disampaikan Megawati (Ketua Umum PDIP) seminggu yang lalu bahwa memang mahar itu masih terjadi," tutur Masykurudin di Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, menceritakan pengalamannya mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebastian akhirnya mundur dari pencalonan setelah dimintai mahar dengan jumlah besar sebagai syarat pencalonan.

"Tiba-tiba begitu SK (Surat Keputusan) mau dikeluarkan, ada orang yang bilang harus setor Rp 3 miliar. Partai yang lain Rp 1 miliar. Saya bilang stop," kata Sebastian.

Ia menuturkan, beberapa partai juga sempat menawarkan dukungan berupa sejumlah uang jika mau masuk ke partai mereka.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menanggapi pernyataan Sebastian, Masykurudin mengatakan bahwa mayoritas partai justru tidak banyak mendukung dana calon-calon kepala daerahnya.

"Pernyataan Mas Sebastian bahwa partai akan membantu, itu bohong. Tidak lebih dari 5 persen sumbangan partai politik ke pasangan calon. Bahkan 70 persennya nol," ungkap Masykurudin.

Ia melihat, partai justru cenderung tak ingin berepot-repot menyukseskan calonnya di daerah.

"Permintaan saham parpol itu terjadi pada saat pencalonan ditambah dengan mereka tidak mau cawe-cawe untuk mensukseskan pasangan calonnya. Terlihat dari besaran sumbangannya itu," ucap Masykurudin.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Capai 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai Awal Juli

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Capai 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai Awal Juli

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi 10.000 Pelaku Jasa Keuangan

Jokowi Tinjau Vaksinasi 10.000 Pelaku Jasa Keuangan

Nasional
Vaksinasi Ulang Memungkinkan jika Masih Terpapar Covid-19? Ini Penjelasan Kemenkes

Vaksinasi Ulang Memungkinkan jika Masih Terpapar Covid-19? Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Polemik GKI Yasmin yang Belum Tuntas...

Polemik GKI Yasmin yang Belum Tuntas...

Nasional
UPDATE 16 Juni: 1 Sembuh di India, Tak Ada Tambahan Kasus WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 16 Juni: 1 Sembuh di India, Tak Ada Tambahan Kasus WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Lantik Gubernur dan Wagub Sulteng Rabu Sore Ini

Jokowi Dijadwalkan Lantik Gubernur dan Wagub Sulteng Rabu Sore Ini

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Nasional
Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Nasional
Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Nasional
Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Nasional
Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Nasional
BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X