Tak Hadir ke Pesta Pernikahan Anak Setya Novanto, Jokowi Kirim Karangan Bunga

Kompas.com - 04/12/2015, 21:25 WIB
Karangan bunga Presiden Joko Widodo di resepi pernikahan putri Ketua DPR Setya Novanto di Hotel Mulia, Jumat (4/12/2015). TRIBUNNEWS/DENNIS DESTRYAWANKarangan bunga Presiden Joko Widodo di resepi pernikahan putri Ketua DPR Setya Novanto di Hotel Mulia, Jumat (4/12/2015).
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Puluhan karangan bunga menghiasi tempat resepsi Dwina Michaella, putri kedua Ketua DPR RI Setya Novanto.

Jumat (4/12/2015) malam ini, Dwina Michaella dan Jason Harjono melangsungkan resepsi pernikahannya di Grand Ballroom Hotel Mulia, Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan.

Puluhan karangan bunga dari pejabat negara terpampang di sekitar area pintu masuk tempat resepsi pernikahan. (Baca: Bunga dan Vas Jadi Suvenir Pernikahan Anak Setya Novanto)

Karangan bunga antara lain dari Presiden Joko Widodo, Menko PMK Puan Maharani, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Banten Rano Karno, dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh.


Jokowi-JK Tak Hadiri Pesta Pernikahan Putri Setya Novanto)

Ada 3.000 undangan yang disebar Novanto, termasuk untuk Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, kedua pimpinan negeri ini memutuskan untuk tidak hadir dalam acara tersebut. 

Jokowi tidak hadir tanpa tidak diketahui alasannya. Sementara itu, Jusuf Kalla memiliki agenda kegiatan untuk berbicara dalam Forum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia pada jam yang sama. 

Resepsi pernikahan ini adalah kelanjutan acara pemberkatan Dwina dan Jason yang sudah berlangsung pada pekan lalu, 27 November 2015, di Gereja Katedral, Jakarta Pusat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X