BNPT Curigai Kelompok Teroris Menyusup lewat Jalur TKI Ilegal

Kompas.com - 04/12/2015, 20:31 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Saud Usman Nasution (kiri), didampingi Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Agus Surya Bakti (tengah), dan Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Petrus R Golose, saat berkunjung ke Redaksi Harian Kompas di Jakarta, Senin (23/3/2015). Dalan kunjungan tersebut dipaparkan berbagai program kerja BNPT untuk menanggulangi bahaya terorisme di Indonesia. KOMPAS/IWAN SETIYAWANKepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Saud Usman Nasution (kiri), didampingi Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Agus Surya Bakti (tengah), dan Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Petrus R Golose, saat berkunjung ke Redaksi Harian Kompas di Jakarta, Senin (23/3/2015). Dalan kunjungan tersebut dipaparkan berbagai program kerja BNPT untuk menanggulangi bahaya terorisme di Indonesia.
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mewaspadai warga negara Indonesia yang dipulangkan dari luar negeri ke Tanah Air, terutama melalui jalur TKI ilegal dari Malaysia.

Kewaspadaan itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi keterlibatan mereka dalam jaringan terorisme.

"Ini dilakukan karena kami menduga sebagian dari WNI itu merupakan anggota jaringan terorisme yang sengaja memanfaatkan jalur TKI ilegal untuk kembali ke Indonesia dan nantinya membuat teror di sini," kata Kepala BNPT Saud Usman Nasution di Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Untuk itu, lanjut Saud Usman, semua lini harus waspada, terutama pintu keluar masuk perbatasan.

Selama ini, wilayah perbatasan sering disepelekan dalam upaya mencegah terorisme sehingga sering kecolongan dan dijadikan langganan keluar masuk pelaku terorisme.

"Ini tidak boleh terjadi. Makanya, sekarang pengawasan di daerah perbatasan dan pintu masuk di bandara, pelabuhan, dan terminal diperketat," kata dia.

Saat ini, BNPT juga tengah menyelesaikan prosedur operasi standar pengawasan daerah perbatasan. Itu dilakukan setelah adanya deportasi besar-besaran WNI dari Malaysia.

Upaya lainnya adalah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di setiap provinsi. Saat ini, BNPT telah membentuk 32 FKPT, tinggal Provinsi Papua dan Papua Barat.

FKPT Kalimantan Utara (Kaltara) adalah FKPT terakhir yang dibentuk BNPT pada 2 Desember lalu di ibu kota Provinsi Kaltara, Tanjung Selor.

"Pembentukan FKPT ini untuk memantau sekecil mungkin situasi dan kondisi terkait ancaman terorisme di daerah," katanya.

Ia mengatakan, teror yang dilakukan kelompok bersenjata ISIS di sejumlah negara membuat Indonesia wajib membuat langkah antisipasi dari kemungkinan buruk aksi teror tersebut.

"Intinya, kita tidak boleh menyepelekan sekecil dan seremeh apa pun ancaman teroris," kata dia.



Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi VIII DPR: Dipimpin Miftachul Akhyar, MUI Akan Jadi Mitra Konstruktif Pemerintah untuk Kemajuan Umat

Komisi VIII DPR: Dipimpin Miftachul Akhyar, MUI Akan Jadi Mitra Konstruktif Pemerintah untuk Kemajuan Umat

Nasional
UPDATE 27 November: Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Tambah 1.436

UPDATE 27 November: Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Tambah 1.436

Nasional
UPDATE 27 November: 48.823 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 November: 48.823 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 68.604 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 November: Ada 68.604 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 67.836 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 67.836 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
PMI: Tak Ada Penularan Covid-19 lewat Darah, Masyarakat Tetap Bisa Donor Darah

PMI: Tak Ada Penularan Covid-19 lewat Darah, Masyarakat Tetap Bisa Donor Darah

Nasional
UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

Nasional
UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

Nasional
Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X