Ketika Setya Novanto "Menghilang" dari DPR...

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto seakan "menghilang" dari Gedung DPR bersamaan dengan mulai disidangkannya kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pada Selasa (1/12/2015) sore, setelah melalui perdebatan panjang, voting MKD memutuskan untuk melanjutkan kasus Novanto ke persidangan.

Pada saat yang bersamaan, para pimpinan komisi dan pimpinan fraksi berkumpul di ruang rapat pimpinan DPR di Nusantara III Kompleks Parlemen untuk mengikuti rapat Badan Musyawarah (Bamus). Namun, Setya Novanto dan pimpinan DPR lain tak kunjung datang ke ruang rapat.

"Akhirnya setelah kami menunggu, rapat mendadak dibatalkan," kata Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon.

Nurdin menduga, batalnya rapat Bamus tersebut berhubungan dengan dinamika yang terjadi di MKD. (Baca: Aburizal Bakrie Anggap Tak Ada Bukti Kesalahan Setya Novanto)

Padahal, tambah dia, banyak agenda dan keputusan DPR di komisi dan alat kelengkapan yang harus disusun dalam rapat Bamus untuk kemudian disahkan dalam rapat paripurna.

Salah satunya antara lain keputusan rapat Badan Legislasi yang mengubah inisiatif revisi Undang-Undang KPK, dari pemerintah ke DPR.

Kinerja terganggu

Pada Kamis (3/12/2015), rapat Bamus kembali dijadwalkan, tetapi kembali dibatalkan. Pada saat bersamaan, MKD saat itu tengah mendengarkan keterangan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang dihadirkan sebagai saksi.

Kali ini, protes bahkan datang dari rekan satu fraksi Setya Novanto. (Baca: Desmond: Pimpinan DPR Kongkalikong Rampok Uang Negara, Punya Malu Enggak Novanto?)

"Parah. Pimpinan DPR menyandera lembaga yang dipimpinnya sendiri," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Bambang menilai, pembatalan sepihak rapat Bamus untuk kedua kalinya ini adalah bentuk pelanggaran tata tertib karena menghambat kinerja Dewan. Dia pun yakin penundaan ini erat hubungannya dengan kasus Novanto yang tengah berjalan di MKD.

"Kami paham ada sidang MKD yang tentu membuat pimpinan Dewan galau. Tapi, sangat keliru dan tidak masuk akal kalau hal itu membuat kerja kerja legislasi dikorbankan," ucap Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali ini.

Agenda penting yang dilewatkan Novanto bukan hanya dua kali rapat Bamus. Pada Kamis kemarin juga, Novanto dijadwalkan menghadiri pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan KPK. (Baca: Maroef: Saya Risih, Ketua DPR Intens Sekali Bicara Politik dengan Pengusaha)

Acara tersebut digelar di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen yang dihadiri oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPD Irman Gusman.