Ini Transkrip Lengkap Rekaman Kasus Setya Novanto

MR: Ini cuma 2000, 3000.

MS: Itu yang diundang. Belum keluarga. Kapasitas terbatas.

SN: Saya ditanyain wartawan di kita, Pak itu kan dibatasi oleh Menteri PAN hanya 400. Presiden sudah 2000-3000. Ya nggak ada masalah, namanya masyarakat pengin ketemu presiden.

MS: Menteri PAN kan kadang masih ecek-ecek. Dia pikir, entar gua ngawinin gua sudah pensiun. Ya kan, anaknya Menteri PAN kan masih kecil-kecil. Bayangin aja 400.

MR: Suka-suka dia, Pak.

MS: Susah Pak, budaya orang Indonesia kan ndak bisa begitu, Pak. Bagi orang barat 400 sudah besar banget.

MR: Pak Syaf waktu ngawinin anaknya, banyak, pokoknya gua gak peduli. Pesta gua yang bikin.

SN: Syaf siapa?

MR: Syafruddin.

SN: Ooo.

MR: Banyak yang datang.

MS: Mana mungkin itu, Pak.

MR: Tapi jangan saya katanya gitu. Ada aja alasannya.

MS: Susah Pak budaya kita budaya kekeluargaan

SN: Nanti saya Desember. Eh membengkak.

MR: 9000 lebih. Yang bikin acaranya caranya gitu. Jadi caranya undangan yang kanan untuk besan saja, yang kiri kita. Jadi bukan saya yang undang, tapi besan saya.

Selesai

———————
SN: Saya itu pak, sudah ketemu presiden, waktu sampai ada 5 pimpinan negara lainnya. Ada ketua MA, Ketua KY, Ketua MK. Saya bilang Pak, bapak ke Papua. Iya kata presiden. Padahal di sana gak ada yang jemput. DPRDnya, bupatinya, gubernurnya. Kesel juga. Soal PSSI macam-macam. Saya bilang bikin itu saja istana di papua. Setuju pak, kata presiden. Masak ada Tampak Siring, Bogor. Masak di sana tidak ada. Saya sudah lihat di sana ada tanah kosong, depannya laut. Jadi secara politis ke depan pasti ke sana. Semua manggut-manggut. Lagi seneng dia. “Freeport itu saya sudah ketemu Jim Bob, Dirutnya, saya minta dipertimbangkan. Waktu itu dengan menteri itu, soal perpanjangan itu kan DPR minta untuk duduk. Sedangkan sekarang kan ada tiga hal, kemarin menteri ESDM menemui saya di Surabaya, khusus bicara ini. Beliau bicara tiga hal. Satu, penerimaan minta ditingkatkan. Kedua adalah privatisasi, permintaan itu 30 Juta untuk 51%. Mana mungkin saya bilang gitu. Ketiga adalah pembangunan smelter. “Oh oke Pak Ketua. Kalau berhenti itu soal penerimaan saya gak sependapat Pak Ketua. Karena kita itu paling hanya nerima 7-8 triliunlah. Tapi kita keluarkan dananya untuk di Papua, Otsus itu, kita 35 T. Ndak imbang”. Tapi kan itu udah dibantu CSR. “Iya tapi tidak cukup Pak ketua”. Kita besar sekali.

Kedua kalau smelter. Kalau di sana bangun smelter di sana lebih banyak rawa. Jadi kuatirnya waktu. Kalau lihat gitu saya lihat di Gresik ada smelter kecil yang tinggal diterusin. Terus di sana juga ada pabrik semen juga untuk pupuk yang penting kan pakai dana sendiri, tidak melalui dana perbankan kita. “Kita harus paksa supaya cepat-cepat dibangun”. Ya kalau gitu. “Habis itu baru Timika, Pak Ketua”. Yang mana duluan Pak. Dia diam saja. “Yang ketiga, soal apa Pak Ketua”. Soal penyerahan soal sahamnya itu, kan sudah 30 % diminta 51%. Itu tidak mungkin Pak. Ini kan sudah berbagi dengan daerah yang 250 ribu Ha itu, susah juga. Kebayang juga dengan kabupaten lain. Ini tidak mungkin. Terus dia diam saja. Pak Luhut cuma bilang: kita runding. Pas saya makan, presiden samperin saya. “Ini kan Pak Luhut. Itu apa Pak Luhut sudah bicara belum”. Oh iya sudah Pak, Pak Luhut yang banyak memberikan pendapat. Bagusnya kalau bisa segera. Ngobrol-ngobrol itu. Oh iya sekarang Pak karena sekarang sudah waktunya.

Lalu saya pulang. Saya mau rundingan dengan sama Pak….  Jangan-jangan ini karena yang dulu ada keributan antara anak buahnya Pak Luhut, Si Darmo dan si siapa itu, Sudirman Said diekspos. Ini minta diklirken. Saya akan ngomong ke Pak Luhut. Ya udah. Makanya perlu ketemu itu. Hahahahaa

—————

MR: Jadi gini Pak. Ini bahan dari Pak Luhut dan timnya. Sudah baca?

MS: Perpres sudah baca yang percepatan pembangunan ekonomi Papua.

MR: Jadi mereka itu kan mau maju dulu dibangun di sana. Apa sudah ada konsep di sana? Dari Pak menteri.

MS: Oh tidak begitu.

MR: Jadi tetap di Gresik.

MS: Oh ndak, UU tidak mengatakan begitu. PP juga tidak mengatakan begitu. Jadi pemurnian harus dibangun di dalam negeri. PPnya juga begitu, Pemurnian itu dilakukan 100 persen di dalam negeri. Kemudian tanggal 23 Januari 2015, pas setengah bulan yang lalu, itu persyaratan untuk memperpanjang izin ekspor harus melengkapi, salah satu diantara enam itu harus menentukan eksak location. Satu lagi soal feasibilty study. Dapatlah di Gresik. Jadi tidak ada yang mengatakan harus di Papua . Setelah kita umumkan di Gresik dan kita tanda tangani 23 Januari itu baru muncul Pemda Papua yang mengatakan harus dibangun di Papua.