Kompas.com - 03/12/2015, 06:06 WIB
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Surahman Hidayat (kiri), Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Junimart Girsang (tengah), dan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Sufmi Dasco Ahmad saat mendengar keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dalam sidang terbuka Mahkamah Kehormatan Dewan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/12/2015). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOKetua Mahkamah Kehormatan Dewan, Surahman Hidayat (kiri), Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Junimart Girsang (tengah), dan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Sufmi Dasco Ahmad saat mendengar keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dalam sidang terbuka Mahkamah Kehormatan Dewan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/12/2015).
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan mulai menggelar sidang terkait pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto atas tuduhan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla demi mendapatkan saham PT Freeport.

Sidang perdana digelar dengan meminta keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Rabu (2/12/2015), yang merupakan pelapor dalam kasus ini.

Selain mendengarkan keterangan Sudirman Said, sidang MKD juga memperdengarkan rekaman pembicaraan yang diduga melibatkan Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin.

Sejumlah hal menarik terungkap dalam rekaman, di antaranya pembicaraan mengenai rencana divestasi PT Freeport.

Pembicaraan itu juga menyinggung pembagian saham yang menyebut nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan serta Wakil Presiden Jusuf Kalla.

(Baca: Ini Rekaman Pembicaraan soal Saham Freeport yang Menyebut Luhut)  

Perbincangan itu bahkan menyinggung soal pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, yang disebut menghadirkan ketegangan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

(Baca: Isi Rekaman Sebut Jokowi Dimaki Megawati karena Tolak Budi Gunawan)

Sejumlah hal lain pun diperbincangkan, tidak hanya mengenai Freeport. Berikut ini transkrip lengkap rekaman pembicaraan itu:

MS: Maroef Sjamsoeddin
SN: Setya Novanto
MR: Muhammad Riza Chalid

MS: Assalamualaikum, Pak.

SN dan MR: Widiiiihh

SN: Gak keluar, Pak?

MS: Enggak Pak, ada tahllilan.

SN: Gak ke Solo?

MR: Besok?

MS: Ke Solo kan lusa.

SN: Kan acaranya 11, Kamis ya.

MR: Bukan 12, kata Lucas. Pak Luhut pesen musti ketemu dia.

SN: Yang bayar duluan.

MR: Gua duluan ya.

MS: Wah ramai.

MR: Loe mau ngikut pesawat gua gak.

SN: Pak Luhutnya kan.

MR: Gua sebentar, gua salaman, gua ketemu Pak Luhut gua kabur ke airport. Habis mau ngapain lagi lama-lama, yang penting buat kita nongol, salaman, ketemu Pak Luhut, udah.

MS: Airport sama kota kan deket.

MR: Iya.

MS: Cuma macetnya Solo itu.

MR: Kalau gak naik itu, bisa jam 3 hari hari. Kalau mau. Tapi kira-kira kan bapak kira-kira sudah dapat Garuda kan. Freeport nyupport? (untuk pernikahan anak Jokowi)

MS: Nggak ada. Nggak ada kita.

MR: Maklumlah presidennya, sudah banyak. (ketawa)

MS: Tidak mungkin juga terbatas kali. Bikinnya kan di Solo. Kalau seperti Pak SBY dulu bikinnya di istana kan besar-besaran. Kapasitasnya juga besar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prajurit TNI AD Tewas Dikeroyok, Panglima Andika: Kami Ingin Keadilan

Prajurit TNI AD Tewas Dikeroyok, Panglima Andika: Kami Ingin Keadilan

Nasional
TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Nasional
Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

Nasional
Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Nasional
Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

Nasional
Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Nasional
Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
Politik ala Anies dan Giring, Saling Sindir dan Saling Untung

Politik ala Anies dan Giring, Saling Sindir dan Saling Untung

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Hanya Kabupaten Pamekasan yang Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Hanya Kabupaten Pamekasan yang Berstatus Level 3

Nasional
Karpet Merah Indonesia untuk Varian Omicron, Pemerintah Terlalu Percaya Diri?

Karpet Merah Indonesia untuk Varian Omicron, Pemerintah Terlalu Percaya Diri?

Nasional
KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.