Nama Muhaimin Iskandar Disebut dalam Dakwaan Kasus Suap Anak Buahnya

Kompas.com - 02/12/2015, 22:28 WIB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar INDRA AKUNTO/KOMPAS.comKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar disebut dalam berkas dakwaan mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jamaluddien Malik.

Jaksa penuntut umum KPK Abdul Basir mengatakan, Jamal bersama Muhaimin dan sejumlah pejabat Kemenakertrans melakukan rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada Oktober 2013.

"Terdakwa bersama-sama dengan Muhaimin Iskandar, Achmad Said Hudri dan beberapa pejabat membahas mengenai usulan Kemenakertrans yang mengusulkan tambahan anggaran sejumlah Rp 610 miliar untuk Optimalisasi Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014," ujar jaksa Abdul saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Nama Muhaimin hanya disebut satu kali dalam dakwaan kedua Jamal.

Dalam kasus ini, Jamal diduga menerima suap dari sejumlah penyedia jasa dan kepala dinas sejumlah daerah dengan total Rp 14,65 miliar.

Pemberian uang tersebut ditujukan agar Jamal mengusulkan atau memberikan Dana Tugas Pembantuan kepada Provinsi Sumatera Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Banyuasin, Sumba Timur, Aceh Timur, Bellu, Rote Ndao, Mamuju, Takalar, Sigi, Tojo Una Una, Kayong Utara, Toraja Utara, Konawe dan Teluk Wondama.

Jamal mengatakan kepada anak buahnya, Achmad Said Hudri, bahwa daerah yang akan mendapatkan dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014 hanya daerah yang dia tunjuk.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Daerah tersebut juga harus bersedia memberikan sejumlah uang kepada Jamal sebesar 9 persen dari dana optimalisasi yang akan diterima setiap provinsi atau kabupaten/kota.

Untuk tahun 2014, Ditjen P2KTrans mendapatkan alokasi anggaran untuk Tugas Pembantuan daerah sejumlah Rp 175 miliar yang kemudian berubah menjadi Rp 150 miliar.

"Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, kemudian para Kepala Dinas yang membidangi transmigrasi atau calon rekanan yang akan dimenangkan dalam pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai dari dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014 secara bertahap menyetorkan kepada Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp 14,65 miliar," ucap jaksa.

Setelah menerima uang tersebut, kemudian Achmad memerintahkan Sudarti untuk membuat usulan alokasi anggaran tugas pembantuan yang dialokasikan kepada daerah-daerah yang telah menyetorkan sejumlah uang kepada Jamal.

Kemudian dibuatlah usulan alokasi anggaran untuk pemberian dana tugas pembantuan terhadap 18 daerah tersebut dengan total anggaran Rp 150 miliar.

Pada akhir bulan November 2013, Jamal menyetujui usulan tersebut dan memerintahkan Achmad mengusulkan ke Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenakertrans daerah tersebut sebagai penerima dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014.

Atas perbuatannya, Jamal dijerat Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Nasional
Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Nasional
Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Ingin Kehilangan Relawan untuk Diarahkan Saat Pilpres 2024

Jokowi Dinilai Tak Ingin Kehilangan Relawan untuk Diarahkan Saat Pilpres 2024

Nasional
Seknas Jokowi Benarkan Didekati Sejumlah Politisi untuk Dimintai Dukungan di Pilpres 2024

Seknas Jokowi Benarkan Didekati Sejumlah Politisi untuk Dimintai Dukungan di Pilpres 2024

Nasional
Otopsi Jenazah Wabup Sangihe, Polisi: Tidak Ada Temuan Racun

Otopsi Jenazah Wabup Sangihe, Polisi: Tidak Ada Temuan Racun

Nasional
Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Jawaban Mengapa Memilih Tak Umbar Relawan, tapi Memeliharanya

Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Jawaban Mengapa Memilih Tak Umbar Relawan, tapi Memeliharanya

Nasional
 Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

Nasional
Jokowi Targetkan 7,5 Penduduk DKI Sudah Divaksinasi Covid-19 Akhir Agustus

Jokowi Targetkan 7,5 Penduduk DKI Sudah Divaksinasi Covid-19 Akhir Agustus

Nasional
Permenkes 18/2021, Pengobatan Kejadian Ikutan Pasca-vaksinasi Covid-19 Ditanggung JKN dan APBN

Permenkes 18/2021, Pengobatan Kejadian Ikutan Pasca-vaksinasi Covid-19 Ditanggung JKN dan APBN

Nasional
Jokowi: Kecepatan Vaksinasi Sangat Menentukan Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta

Jokowi: Kecepatan Vaksinasi Sangat Menentukan Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Beri Target Herd Immunity di DKI Tercapai Agustus

Jokowi Beri Target Herd Immunity di DKI Tercapai Agustus

Nasional
Mendagri Apresiasi Pemkot Bogor Berhasil Selesaikan Persoalan GKI Yasmin

Mendagri Apresiasi Pemkot Bogor Berhasil Selesaikan Persoalan GKI Yasmin

Nasional
Mahfud: Pembahasan Revisi KUHP Sudah Berjalan 50 Tahun, Berlebihan!

Mahfud: Pembahasan Revisi KUHP Sudah Berjalan 50 Tahun, Berlebihan!

Nasional
Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 di DKI Capai 100.000 Suntikan Per Hari

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 di DKI Capai 100.000 Suntikan Per Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X