Mantan Anak Buah Muhaimin Didakwa Lakukan Pemerasan hingga Rp 6,7 Miliar

Kompas.com - 02/12/2015, 20:19 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jamaluddien Malik, didakwa melakukan pemerasan di kementeriannya.

Bersama Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) P2KTrans Ahmad Said Hudri, Jamal didakwa memerintahkan bawahannya mengumpulkan sejumlah yang untuk kepentingan pribadinya. Uang tersebut diperoleh dari potongan pembayaran dan pencairan anggaran untuk kegiatan fiktif.

"Terdakwa memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri," ujar jaksa Mochamad Wiraksajaya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Tak hanya itu, Jamal juga mengancam akan mencopot jabatan bawahannya, memutasi ke satuan kerja yang dapat menghambat kariernya, dan memberikan penilaian yang buruk dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil.

Dalam dakwaan, mulanya Jamal menandatangani Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada Ditjen P2KTrans Tahun Anggaran 2013. Setelah itu, dia mengadakan pertemuan dengan sejunlah pejabat eselon dua pada Ditjen P2KTrans.

Jamal juga didakwa meminta masing-masing direktorat dan sekditjen menyetor sejumlah uang kepadanya.

Sebelum pelaksanaan kegiatan dalam POK Ditjen P2KTrans Tahun Anggaran 2013, Jamal meminta Achmad, Sudarso selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian pada Setditjen P2KTrans, serta Abdul Hadi selaku Kepala Bagian Keuangan pada Setditjen P2KTrans.

"Terdakwa memerintahkan untuk menyetorkan uang sedikitnya Rp 5 miliar dengan memerintahkan seluruh PPK untuk memotong anggaran tahun 2013 pada masing-masing Direktorat dan Sekretariat pada Ditjen P2KTrans," kata jaksa.

Sudarso dan Syafrudin ditunjuk sebagai pengumpul uang yang disetor pada PPK.

Achmad kemudian menargetkan para PPK untuk menyetorkan uang minimal Rp 3.963.967.860 dengan mengacu pada rekapitulasi mata anggaran yang dapat dilakukan pemotongan. Namun, para PPK keberatan melakukan perintah Jamal.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Luhut: Tidak Usah Komentar kalau Belum Paham Penanganan Covid-19

Luhut: Tidak Usah Komentar kalau Belum Paham Penanganan Covid-19

Nasional
Luhut: Saya Bukan Epidemiolog, Saya hanya Manajer, Manajer yang Baik

Luhut: Saya Bukan Epidemiolog, Saya hanya Manajer, Manajer yang Baik

Nasional
Menurut Ahli, 2 Hal Ini Jadi Kunci Pengendalian Covid-19 di Indonesia

Menurut Ahli, 2 Hal Ini Jadi Kunci Pengendalian Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Rincian Hotel di DKI Jakarta yang Jadi Tempat Isolasi OTG

Ini Rincian Hotel di DKI Jakarta yang Jadi Tempat Isolasi OTG

Nasional
IDI: Perjuangan Menghadapi Pandemi Covid-19 Masih Panjang

IDI: Perjuangan Menghadapi Pandemi Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Pemerintah Disarankan Terus Perbanyak Tes Covid-19

Pemerintah Disarankan Terus Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X