Jaksa Merasa Tak Berwenang Hadirkan Abu Bakar Baasyir di Sidang PK

Kompas.com - 01/12/2015, 14:16 WIB
Terdakwa kasus terorisme Abu Bakar Baasyir menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/3/2011). Ba'asyir didakwa terlibat dalam pelatihan terosis di Aceh dan beberapa aksi terorisme di tanah air. TRIBUNNEWS/DANY PERMANATerdakwa kasus terorisme Abu Bakar Baasyir menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/3/2011). Ba'asyir didakwa terlibat dalam pelatihan terosis di Aceh dan beberapa aksi terorisme di tanah air.
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Anita Dewiyani dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengatakan, pihaknya tidak berwenang untuk menghadirkan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baasyir mengajukan PK atas vonis 15 tahun penjara terhadap dirinya. (baca: Ajukan PK, Abu Bakar Baasyir Berharap Bebas)

"Ada kesalahan dan kekeliruan, majelis, sehingga kami tidak melaksanakan penetapan tersebut (menghadirkan Abu Bakar Baasyir di sidang PK)," kata Jaksa Anita dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (1/12/2015), seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, menghadirkan Baasyir di persidangan merupakan kewenangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. Pasalnya, saat ini Baasyir sedang menjalani hukuman di tempat itu.

"Kan dia (Baasyir) sudah menjadi terpidana. Jadi, ini bukan kewenangan kami (menghadirkan Baasyir di sidang PK), tapi kewenangan Lapas," ujarnya.

Pada sidang sebelumnya, Selasa (17/11/2015), Majelis Hakim PN Jaksel meminta jaksa menghadirkan Baasyir sebagai pemohon PK ke persidangan lanjutan pada hari ini. (baca: Abu Bakar Baasyir: "ISIS is Closed")

Terkait perintah itu, Jaksa Anita Dewiyani menekankan bahwa pihaknya bukan tidak sanggup menghadirkan Baasyir dari Lapas Nusakambangan.

"Ternyata terpidana Abu Bakar Baasyir telah dieksekusi jaksa pada 15 Oktober 2012 sehingga kami di sini tidak melihat kewenangan kami lagi untuk menghadirkan pemohon. Ini sesuai dengan petunjuk teknis administrasi Mahkamah Agung," tuturnya.

Dalam sidang itu, kuasa hukum Baasyir, Achmad Michdan mengatakan, pihaknya meminta agar sidang PK dapat digelar di PN Cilacap karena beberapa alasan.

Alasannya, adalah Baasyir dalam keadaan usia lanjut dan mengalami sakit di bagian persendian. (baca: Abu Bakar Baasyir Minta Sidang PK Digelar di PN Cilacap)

Selain itu, beberapa saksi yang akan dihadirkan dalam sidang PK berada di dalam Lapas Nusakambangan.

"Kami memohon majelis hakim kiranya sidang Permohonan Kembali dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Cilacap untuk memudahkan," tuturnya.

Terkait permohonan itu, majelis hakim yang dipimpin Hakim Ahmad Rifai mengatakan, merupakan suatu keharusan bahwa pemohon PK hadir dalam sidang PK. (baca: Kasasi Ditolak, Hukuman Abubakar Ba'asyir Tetap 15 Tahun)

Berdasarkan pertimbangan dari penjelasan pemohon dan pihak Kejaksaan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Pengadilan Negeri Cilacap untuk menggelar sidang perkara Peninjauan Kembali itu.

Baca tentang


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X