Wagub Sumut Akui Tanda Tangan Pencairan Dana Bansos, tetapi...

Kompas.com - 30/11/2015, 21:44 WIB
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi keluar dari kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, usai diperiksa penyidik, Senin (12/10/2015). TRIBUNNEWS / HERUDINWakil Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi keluar dari kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, usai diperiksa penyidik, Senin (12/10/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi mengaku bahwa dirinya ikut menandatangani pencairan dana hibah atau bansos tahun 2013-2014.

Namun, dia membantah terlibat dalam dugaan korupsi melalui dana itu.

Erry mengatakan, tanda tangan pencairan dana hibah atau bansos oleh dirinya itu sudah sesuai dengan peraturan gubernur tentang bansos dan hibah.

"Ada klasifikasinya," ujar Erry di Gedung Bundar, Senin (30/11/2015).

Menurut dia, dana di bawah Rp 100 juta itu ditandatangani Kepala Biro Keuangan. Kemudian, dana Rp 100 juta sampai Rp 150 juta ditandatangani Sekda.

"Dana Rp 150 juta sampai Rp 200 juta itu ditandatangani Wakil Gubernur, saya. Nah, di atas Rp 200 juta ditandatangani Gubernur," ucapnya.

Pencairan yang ditandatanganinya, lanjut Erry, ialah berjumlah 923 dari total sebanyak 1.482 pencairan dana.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski demikian, Erry membantah dana yang ditandatanganinya tak dapat dipertanggungjawabkan.

Semua pencairan dana hibah atau bansos itu, sebut Erry, telah dipertanggungjawabkan penerima melalui LPJ.

"Hanya memang ada 12 lembaga yang terlambat melaporkan LPJ, tetapi semuanya itu sudah melaporkan pertanggungjawabannya. Kalau yang lain saya enggak tahu," ucap dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Nasional
Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Nasional
Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Nasional
Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Nasional
PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

Nasional
Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Nasional
Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Nasional
Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Nasional
CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

Nasional
PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

Nasional
Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Nasional
Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Nasional
KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.